Tanggapan Sejumlah Tokoh Terkait Keputusan Gibran Rakabuming Maju Pemilihan Walikota Solo 2020
Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, mengaku telah siap mencalonkan diri sebagai Calon Wali Kota Solo
Penulis: Sinatrya Tyas Puspita
Editor: Ayu Miftakhul Husna
Tanggapan Sejumlah Tokoh Terkait Keputusan Gibran Rakabuming Maju Pemilihan Walikota Solo 2020.
TRIBUNNEWS.COM - Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, mengaku telah siap mencalonkan diri sebagai Calon Wali Kota Solo tahun 2020.
Gibran Rakabuming Raka mengaku, pencalonannya tersebut merupakan waktu yang tepat untuk memberikan sumbangsih pada kota kelahirannya.
"Saya rasa ini momen yang pas. Saya itu hanya ingin menyumbangkan sedikit di kota kelahiran saya," kata Gibran, usai acara pembukaan Kaesang Gallery di Kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (7/12/2019).
Tak hanya Gibran, adik iparnya, Bobby Nasution diberitakan telah mendaftarkan dirinya untuk maju di Pilkada Medan.
Masuknya Gibran dan Bobby ke dunia politik ternyata menuai berbagai tanggapan publik.
Banyak yang mendukung, namun tak sedikit pula yang merasa kurang setuju melihat putra dan menantu presiden itu mencalonkan diri sebagai wali kota.
Berikut tanggapan sejumlah tokoh sikapi keputusan Gibran Rakabuming untuk maju pilkada yang dikutip Tribunnews dari berbagai sumber.
1. Habiburokhman - Juru Bicara Partai Gerindra
Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman mengajak masyarakat untuk mengawal proses pencalonan putra Presisen Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang berniat maju dalam Pemilihan Walikota Solo.
"Kalau misalkan dipilih bagaimana proses pemilihannya bisa berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah itu sama-sama kita kawal," kata Habiburokhman usai diskusi di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019) seperti dikutip TribunJakarta.
Ia mengatakan cara yang bisa digunakan untuk mengawal adalah melaporkan jika ada indikasi kecurangan dalam proses pencalonan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Kan nanti ada Bawaslu, kalau ada kecurangan dilaporkan ke Bawaslu, ada Panwas di kecamatan dilaksanakan saja itu tugas-tugas penyelenggara Pemilu di bidang pengawasan," katanya
Ia menilai, majunya Gibran dalam Pilwalkot Solo bukanlah nepotisme karena Gibran tidak ditunjuk untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan melainkan ikut berkontestasi dalam pemilihan tersebut.
"Beda halnya dengan mas Gibran diangkat jadi Menteri atau jadi kepala badan atau jadi komisaris, itu kita challange, bisa jadi sebagai bentuk nepotisme. Tapi kalau mas Gibran mengikuti kompetisi yang namanya Pilkada ya menurut saya itu hak semua warga negara," kata Habiburokhman.
Ketika ditanya apakah Partai Gerindra tidak takut akan adanya dinasti politik dari keluarga Jokowi dengan majunya Gibran dalam Pilkada Solo, ia mengatakan proses pemilihan kepala daerah bukanlah hal mudah.
"Kalau jabatannya adalah jabatan yang ditunjuk nah kita bisa duga keras itu nepotisme. Tapi kalau jabatannya dipilih itu tidak gampang. Biarpun anak presiden ikut pemilu, mau seleksi partai kemudian dimasyatakat tidak gampang. Beliau harus berjuang sendiri itu," kata Habiburokman.
2. Moeldoko - Kepala Staf Kepresidenan
Merespon hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tidak mempermasalahkan Gibran dan Bobby terjun ke dunia politik.
Menurutnya siapapun termasuk keluarga presiden bisa terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri menjadi kepala daerah selama memiliki hak politik.
"Anggapan dinasti politik perlu diluruskan. Ini kan proses pembelajaran politik bagi masyarakat. Jadi jangan terus menjustifikasi dinasti politik. Semua orang kan punya hak politik yang sama," ujar Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/12/2019) seperti dikutip Tribunnews.
Moeldoko menegaskan dalam politik, hukumnya semua pihak bisa berpolitik asalkan hak politiknya tidak dicabut.
"Di politik ketentuannya ya itu. Kalau hak politiknya tidak dicabut karena melakukan pelanggaran hukum. Itu boleh-boleh saja."
"Sekarang pertanyaannya hak politik yang bersangkutan (Gibran dan Bobby) dicabut enggak? Kan tidak," katanya.
3. Ganjar Pranowo - Gubernur Jawa Tengah
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memberikan tanggapan positif terkait rencana putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri menjadi wali kota Solo 2020.
Ganjar Pranowo hanya meminta Gibran untuk terus berkomunikasi dengan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo.
"Pernah waktu saya tilik bayek (menjenguk bayi). Dia cuma sampaikan, 'Pak Gub saya mau ndaftar ke DPD awal bulan Desember' ngono. Lha wong arep ndaftar ya ndaftar aja ngono (orang mau daftar ya daftar aha, begitu,-Red," kata Ganjar Pranowo melansir YouTube KompasTV, Sabtu (7/12/2019).
Dalam pertemuannya dengan Gibran, Gubernur Jawa Tengah tersebut mengaku tidak memberi saran khusus kepada ayah dari Jan Ethes itu.
"Saran saya banyak-banyak bicara ngobrol sama Pak Rudy (Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo,-Red). 'Nggih Pak Gub' ngono," ujar Ganjar seperti dikutip dalam tayangan Kompas TV.
4. Andre Rosiade - Wasekjen Partai Gerindra
Politikus Gerindra Andre Rosiade, menyebut wajar kalau ada yang mempertanyakan mengapa Jokowi terkesan membangun dinasti ketika Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming maju Pilkada 2020.
Mulanya Andre mengatakan proses nepotisme yang jadi momok menakutkan itu, sudah tidak ampuh karena zaman ini kondisi di Indonesia sudah jauh berbeda.
Sementara, pencalonan diri Gibran dan Bobby sebagai walikota baginya adalah lumrah, keduanya memiliki hak sebagai warga negara untuk mencalonkan diri.
"Menurut saya hal yang lumrah saja kalau setiap orang, warga negara RI punya hak untuk maju dipilih dan memilih. Lagi pula mas Gibran dan Bobby punya hak juga untuk maju menjadi kandidat walikota," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019) seperti dikutip TribunJakarta.
Meski berpendapat demikian, Andre berujar belum tentu keduanya bisa menang di pilkada Solo dan Medan.
Kemudian dia menegaskan, karena semua keputusan akhirnya akan dikembalikan ke tangan rakyat, baiknya tidak perlu menghalangi hak yang dimiliki Gibran dan Bobby untuk maju pilkada.
"Tapi kalau ada sekelompok masyarakat yang bilang ini bagian dari politik dinasti lumrah juga, tapi sekali setiap warga negara termasuk Mas Gibran dan Mas Bobby punya hak yang sama dengan siapapun untuk berpartisipasi mengikuti Pilkada," ujarnya menegaskan.
Kemudian Andre mengatakan dirinya menghormati pilihan Bobby dan Gibran yang ingin masuk dan ikut Pilkada.
Namun dia mengingatkan, semua keputusan kembali berpulang kepada pilihan rakyat.
"Jadi terserah rakyat Solo atau rakyat Medan, mau memenangkan mereka berdua atau tidak, pilihan ada di tangan rakyat. Kita tunggu saja hasil pilkadanya seperti apa," ujar Andre Rosiade.
5. Arya Fernandes - Peneliti dan Pengamat Politik
Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes mengatakan tidak masalah jika putra sulung dan menantu Presiden Jokowi akan mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
Arya Fernandes menilai tidak masalah, asal proses pemilihannya dilakukan secara terbuka kepada publik.
"Tentu tidak masalah, selama proses penjaringan dan rekrutmennya dilakukan secara terbuka," ujar Arya Fernandes di Studio Menara kompas, Rabu (4/12/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.
Arya juga mengimbau partai politik untuk melaksanakan proses penjaringan tersebut dengan baik.
"Inilah yang harus dilakukan secara baik juga oleh partai politik," jelasnya.
Arya menyebut, saat ini PDI-P tengah menghadapi dilema atas pencalonan Gibran dan Bobby itu.
Mengingat di Medan dan Solo, juga ada bakal calon yang berasal dari PDI-P.
"Saya melihat apa yang terjadi di Medan dan di Solo, memang tidak mudah bagi PDI-P untuk menghadapi situasi ini," katanya.
"Karena PDI-P juga mengalami dilema internal," jelas Arya Fernandes.
6. M Qodari - Direktur Eksekutif Indo Barometer
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menyebut, langkah dari Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution itu memang tidak dilarang dalam Undang-undang.
"Kalau kita kembalikan pada Undang-undang, ya tidak ada halangan bagi anak presiden menjadi calon wali kota," kata Qodari di Studio Menara Kompas, Rabu (4/12/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.
"Kecuali ada larangan hitam di atas putih, tentu kita katakan tidak boleh," jelasnya.
M Qodari menyatakan langkah politik dari Gibran dan Bobby itu belum tentu lolos dalam pencalonannya menjadi wali kota.
"Majunya Gibran dan Bobby, saya garis bawahi kemungkinan, karena belum tentu lolos," tambah Qodari.
Ia menjelaskan, saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sedang membuka pendaftaran calon kepala daerah tahap kedua.
Pendaftaran tahap kedua tersebut berada di tingkat provinsi dan tingkat pusat.
"Sekarang ini sedang dibuka lagi tahap kedua, dimana pendaftaran di tingkat provinsi maupun di pusat," ujar Qodari.
"Jadi calon wali kota, calon bupati yang kemarin belum sempat mendaftar, dibukakan pintu sekarang," jelasnya.
Direktur Eksekutif Indo Barometer ini menduga suami Kahiyang Ayu itu menggunakan momentum pendaftaran tahap kedua itu.
"Dugaan saya, Bobby menggunakan momentum ini," ucap Qodari.
Namun mengenai Gibran, Qodari menyebut kemungkinan ada pengaruh setelah pertemuan Gibran dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
"Soal Gibran, mungkin dipengaruhi soal datangnya Gibran ketemu dengan Megawati kemarin," katanya.
"Walaupun kalau bicara pendaftaran, harus lewat jalur resmi," lanjut Qodari.
Tonton video selengkapnya
(Tribunnews.com/Sinatrya/Nuryanti/Nidaul) (TribunJakarta/Gita Irawan)(KompasTv)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.