Tanggapan Sejumlah Tokoh Terkait Keputusan Gibran Rakabuming Maju Pemilihan Walikota Solo 2020.

TRIBUNNEWS.COM - Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, mengaku telah siap mencalonkan diri sebagai Calon Wali Kota Solo tahun 2020.

Gibran Rakabuming Raka mengaku, pencalonannya tersebut merupakan waktu yang tepat untuk memberikan sumbangsih pada kota kelahirannya.

"Saya rasa ini momen yang pas. Saya itu hanya ingin menyumbangkan sedikit di kota kelahiran saya," kata Gibran, usai acara pembukaan Kaesang Gallery di Kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (7/12/2019).

Tak hanya Gibran, adik iparnya, Bobby Nasution diberitakan telah mendaftarkan dirinya untuk maju di Pilkada Medan.

Masuknya Gibran dan Bobby ke dunia politik ternyata menuai berbagai tanggapan publik.

Banyak yang mendukung, namun tak sedikit pula yang merasa kurang setuju melihat putra dan menantu presiden itu mencalonkan diri sebagai wali kota.

Berikut tanggapan sejumlah tokoh sikapi keputusan Gibran Rakabuming untuk maju pilkada yang dikutip Tribunnews dari berbagai sumber.

1. Habiburokhman - Juru Bicara Partai Gerindra

Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman mengajak masyarakat untuk mengawal proses pencalonan putra Presisen Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang berniat maju dalam Pemilihan Walikota Solo.

"Kalau misalkan dipilih bagaimana proses pemilihannya bisa berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah itu sama-sama kita kawal," kata Habiburokhman usai diskusi di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019) seperti dikutip TribunJakarta.

Ia mengatakan cara yang bisa digunakan untuk mengawal adalah melaporkan jika ada indikasi kecurangan dalam proses pencalonan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kan nanti ada Bawaslu, kalau ada kecurangan dilaporkan ke Bawaslu, ada Panwas di kecamatan dilaksanakan saja itu tugas-tugas penyelenggara Pemilu di bidang pengawasan," katanya

Ia menilai, majunya Gibran dalam Pilwalkot Solo bukanlah nepotisme karena Gibran tidak ditunjuk untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan melainkan ikut berkontestasi dalam pemilihan tersebut.