TRIBUNNEWS.COM- Terkuaknya kasus penyelundupan Harley dan sepeda Brompton oleh Dirut Garuda Indonesia, Ari Askhara turut di tanggapi oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Dilansir dari tayangan Kompas TV, melalui Advokatnya, Era Purnama Sari menyatakan jika dalam penyelidikan penyelundupan ini terdapat indikasi merugikan negara, Ari Ashkara bisa dipidana.

Saat ini kasus penyelundupan Harley dan sepeda Brompton masih ditangani oleh Dirjen Bea dan Cukai.

Namun jika dalam investigasi yang dilakukan terdapat temuan unsur pidana, pihak kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa masuk untuk menanggani proses pelanggaran pidananya.

"Kalau memang ada dugaan penyalahgunaan wewenang yang merugikan ekonomi negara atau keuangan negara, ya itu sangat mungkin dijerat oleh tindak undang-undang tindak pidana korupsi, dan itu rananhnya KPK" ujar Era Purnama Sari.

Era juga menambahkan, dalam temuan kasus penyelundupan di maskapai Garuda, KPK juga harus turut pro aktif dalam menyelediki kasus tersebut.

Baca: Pengakuan Iis Dahlia Terkait Suaminya yang Pilot Garuda: Dia Salah Satu Crew yang Aktif

Terlebih jika ada dalam penyelidikanya terdapat temuan yang berimplikasi pada kerugian negara.

"Tapi untuk itu KPK juga harus proaktif untuk menyelidiki kasus itu apakah ada dugaan penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi pada kerugian keuangan negara," imbuhnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi, (KPK) juga turut ambil suara atas temuan penyelundupan yang dilakukan oleh jajaran PT Garuda Indonesia.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyebutkan modus penyelundupan beberapa barang-barang mewah, sama seperti yang ditemukan di Garuda Indonesia merupakan cerita lama.

"Kalau itu menjadi modus, saya kira itu sudah menjadi cerita yang sangat umum," ujar Saut usai diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).

KPK juga pernah menemukan kasus serupa di beberapa bandara dan pelabuhan.

Modus penyelundupan tersebut dilakukan utamanya untuk menghindari pengenaan pajak.

Baca: Erick Thohir Berani Pecat Dirut Garuda Bermasalah, Sandiaga Uno dan Presiden Jokowi Beri Apresiasi

"Sejak awal saya di KPK sudah mencoba masuk di Tanjung Priok, langsung membuka kontainer. Pergi ke bandara melihat sendiri mereka melakukan ada barang yang tidak cocok dengan yang disebutkan. Itu modus itu seharusnya dihentikan," kata Saut.

Saat ditanya para awak media terkait KPK akan ikut andil dalam penyelidikan penyeludupan di maskapai Garuda, Saut menjawab KPK hanya bisa melakukan supervisi atas kasus tersebut.

"Jika tiba-tiba dibalik isu transaksional mereka tidak serius menindaklanjuti, lalu ada hal-hal lain, (KPK) bisa supervisi," kata Saut.

Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir akan merombak total seluruh jajaran Direksi Garuda Indonesia.

Hal ini terkait terbongkarnya penyelundupan yang dilakukan oleh sebagian jajaran Garuda Indonesia.

Satu di antaranya menyeret mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara

Tak hanya mencopot Ari Askhara, Erick menegaskan akan mengganti beberapa direksi jika terbukti ada yang terlibat.

"Kalau memang kotor, ya kita bongkarlah. Ini, kan, amanah," ujar Erick Thohir.

Dilansir dari Kompas.com, keterangan tersebut disampaikan Erick  seusai peresmian Jalan Tol Kunciran-Serpong di Tangerang Selatan, Jumat (6/12/2019).

Erick juga menyebutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung apa yang dilakukannya dan meminta untuk membongkar semua ketidakberesan yang terjadi.

"Pak Presiden sudah buat statement yang cukup terbuka, bongkar total manajemen BUMN selama itu tidak benar," kata Erick.

Peristiwa penyelundupan sejumlah barang mewah tersebut, menurut Erick, merupakan perbuatan yang melibatkan jajaran direksi lain.

Hal ini diperkuat dengan adanya sejumlah direksi yang ikut dalam penerbangan pesawat Garuda yang dipesan dari pabrik Airbus di Prancis.

Baca: Berbagai Reaksi Para Tokoh Tanggapi Kasus Eks Dirut Garuda Ari Askhara, Ada Sandiaga Uno hingga KPK

"Karena yang sedih ini dilakukan sistemik. Dalam arti dirutnya ada kerja sama ini itu terus, bukan individu," kata Erick.

"Bahkan pesawat saja dipakai yang notabene masih uang negara (fasilitas negara). Masuk ke hanggar, ya itu kan sudah skenario," ujarnya.

Erick menegaskan tidak akan ragu-ragu dalam menentukan kebijakannya dalam merobak jajaran direksi Garuda Indonesia jika diketahui terdapat indikasi pelanggaran.

"Tidak masalah kalau ganti total, kalau memang itikad tidak baik, ya ganti total," ujar Erick.

Di sisi lain, Erick juga akan mengikuti prosedur yang berlaku pada perusahaan dalam melakukan pendalaman kasus.

"Prosesnya karena (perusahaan) terbuka harus seperti itu. Saya tidak mau ada pesan yang salah, seakan-akan pemerintah mengintervensi atau masuk di segi korporasi, apalagi (perusahaan) yang terbuka," ujarnya.

(Tribunnews.com/Muhammad Nur Wahid Rizqy)