TRIBUNNEWS.COM - Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan menantunya, Bobby Nasution menjadi bakal Calon Wali Kota dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Pencalonan keluarga Jokowi ini menimbulkan adanya dugaan dinasti politik dan nepotisme.

Keduanya juga diketahui bukan menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) saat mencalonkan diri.

Politisi PDI-P, Deddy Sitorus mengatakan, sebelumnya partainya pernah mengusung calon kepala daerah yang bukan dari kader.

"Bukan pertama ini PDI Perjuangan mengusung orang yang bukan kader," ujar Deddy Sitorus di Studio Menara Kompas, Minggu (8/12/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Deddy Sitorus lalu menjelaskan, PDI-P mempunyai mekanisme dalam mengusung calon kepala daerah dari partainya.

Ia menyebut ada proses penjaringan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yaitu tingkat kabupaten/kota.

Selanjutnya, lanjut ke tingkat provinsi yaitu Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Terakhir, penjaringan bisa di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"Proses di bawah itu adalah penjaringan, nanti di DPD itu penyaringan, keputusan dan mekanisme penjaringan juga bisa dilakukan di DPP," ungkapnya.

Kemudian, keputusan dari ketiga mekanisme tersebut diputuskan oleh DPP PDI-P.

"Keputusan yang kita atur ada tiga berjenjang, dan keputusan ada di DPP," lanjutnya.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian yang juga hadir sebagai narasumber mengatakan, seorang calon kepala daerah yang akan diusung oleh partai harus mempunyai kapasitas.

Selain itu, calon tersebut juga harus mempunyai pengalaman dalam dunia politik.

"Kita harus pastikan bahwa kapasitas memang mumpuni, jadi harus punya pengalaman," katanya.

"Apakah seorang Gibran, seorang Bobby, itu memiliki kapasitas atau tidak," lanjut Pipin.

Deddy Sitorus juga menjelaskan lima alasan dari PDI-P untuk mengusung calon kepala daerah.

Hal tersebut ia sampaikan untuk menjawab pernyataan dari Pipin Sopian yang mengatakan majunya Gibran dan Bobby dalam pencalonan wali kota bisa melemahkan kader partai.

Selain itu, menurut Pipin, pencalonan tersebut dikhawatirkan terjadi potensi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk proses pemenangan.

Sehingga, Deddy Sitorus menyebut ada lima alasan PDI-P untuk memutuskan pengusungan calon kepala daerah.

"Apa alasan kita memilih setiap (calon) kepala daerah, setidaknya ada lima," ujar Deddy Sitorus.

Alasan pertama yang diungkapkan Deddy Sitorus adalah karena ada kesukan dari PDI-P kepada bakal calon.

Selain itu, calon yang akan diusung tersebut memiliki kemungkinan memenangkan Pilkada.

"Pertama, kesukaan dan kemungkinan untuk menang," katanya.

Selanjutnya, PDI-P akan melihat rekam jejak dari calon kepala daerah.

"Kedua, kita melihat rekam jejaknya," jelasnya.

Setelah rekam jejak, menurut Deddy, partai akan melihat kapasitas dari calon yang diusung.

"Ketiga, tentu kita melihat bagaimana kapasitasnya," lanjutnya.

Deddy juga mengatakan PDI-P juga melihat bagaimana komunikasi yang telah dijalin oleh calon kepala daerah.

"Lalu kita melihat komunikasinya dengan partai dan dengan rakyat," jelasnya.

"Terakhir, bagaimana politik di sana," lanjut politisi PDI-P ini.

Sehingga dari kelima unsur mekanisme penjaringan PDI-P yang telah diungkapkan itu, ia berujar calon kepala daerah harus memenuhi unsur tersebut.

"Jadi kelima unsur ini harus dipenuhi," ungkapnya.

Sebelumnya, Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes mengatakan tidak masalah jika putra sulung dan menantu Presiden Jokowi akan mengikuti Pilkada 2020.

Arya Fernandes menilai tidak masalah, asal proses pemilihannya dilakukan secara terbuka kepada publik.

"Tentu tidak masalah, selama proses penjaringan dan rekrutmennya dilakukan secara terbuka," ujar Arya Fernandes di Studio Menara kompas, Rabu (4/12/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Arya juga mengimbau partai politik untuk melaksanakan proses penjaringan tersebut dengan baik.

"Inilah yang harus dilakukan secara baik juga oleh partai politik," jelasnya.

Arya menyebut, saat ini PDI-P tengah menghadapi dilema atas pencalonan Gibran dan Bobby itu.

Mengingat di Medan dan Solo, juga ada bakal calon yang berasal dari PDI-P.

"Saya melihat apa yang terjadi di Medan dan di Solo, memang tidak mudah bagi PDI-P untuk menghadapi situasi ini," katanya.

"Karena PDI-P juga mengalami dilema internal," jelas Arya Fernandes.

(Tribunnews.com/Nuryanti)