Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU KPK

Saldi Isra Pertanyakan Legal Standing Agus Rahardjo Cs dalam Uji Formil UU Baru KPK di MK

Saldi Isra mempertanyakan kedudukan hukum atau legal standing tiga pimpinan KPK mengajukan permohonan uji formil Undang-Undang nomor 19 tahun 2019.

Saldi Isra Pertanyakan Legal Standing Agus Rahardjo Cs dalam Uji Formil UU Baru KPK di MK
Tribunnews.com/ Gita Irawan
Tiga Hakim Mahkamah Konstitusi menghadiri sidang pendahuluan uji permohonan formil Undang-Undang baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 di ruang sidang lantai 4 Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat pada Senin (9/12/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan kedudukan hukum atau legal standing tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permohonan uji formil Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

Diketahui Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang iku mengajukan gugatan ke MK atas UU baru KPK.

Saldi Isra mempertanyakan jabatan tiga pimpinan KPK yang tercantum dalam berkas permohonan uji formil tersebut karena pada sidang selanjutnya yang rencananya akan digelar pada 27 Desember 2019 tiga pimpinan KPK tersebut sudah tidak lagi menjabat pimpinan KPK.

Baca: KPK Sambut Baik Niat Jokowi Terapkan Hukuman Mati Bagi Koruptor

"Tapi problemnya setelah 27 Desember kan tidak pimpinan KPK lagi. Nah itu harus dielaborasi, apakah mau ngambil posisi sebagai pimpinan KPK atau mau menjadi perseorangan warga negara saja. Sebab kalau sekarang meposisikan sebagai piminan KPK, tiba-tiba kan bisa ditarik pimpinan baru KPK," kata Saldi Isra saat sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat pada Senin (9/12/2019).

Selain itu, Saldi Isra juga meminta agar kuasa hukum menjelaskan kerugian konstitusi masing-masing dari 13 pemohon atau prinsipal.

Baca: Jokowi Beri Contoh Kasus Nepotisme di Dunia Pendidikan di Hadapan Siswa SMKN 57 Jakarta

Saldi Isra juga mengatakan, argumen yang menyatakan para pemohon merupakan pembayar pajak tidak cukup karena sudah ada aturan baru yang menyatakan dalil pembayar pajak hanya berlaku dalam perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang soal pajak negara.

"Itu penting untuk membutkikan nanti bahwa pemohon memang memiliki hak untuk mengajukan pemohonan, sebab kalau legal standingnya tidak terurai dengan baik dan kami tidak bisa menelusuri kerugian kosntitusinal maka permohonan ini berhenti samai di legal standing itu," kata Saldi.

Minta UU baru KPK ditunda

Tiga Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama sepuluh pemohon dan 39 kuasa hukum meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menunda pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas