TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum PAN Totok Daryanto mengungkapkan ke depan posisi PAN lebih diuntungkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Totok Daryanto dalam acara Sapa Indonesia Pagi yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube KompasTV, Minggu (8/12/2019).

Menurut Totok posisi PAN diuntungkan karena saat ini pihaknya tidak berada di kabinet, dan juga pihaknya tidak mengatakan di posisi partai oposisi.

"Karena kita di satu pihak tidak berada di kabinet, walaupun kita nggak tahu nanti kalau ada reshuffle dan lain sebagainya dan kita tidak mengatakan sebagai partai oposisi," ujar Totok.

Dengan demikian, Totok menuturkan PAN akan lebih obyektif di dalam menyampaikan pandangan-pandangannya serta lebih luwes.

Totok menyampaikan dinamika seperti isu -isu soal partai wajar terjadi ketika menjelang kongres.

Setelah ketua umum terpilih, Totok mengatakan pihaknya akan mendukung untuk kepentingan PAN ke depan.

Totik mengharapkan ke depan akan ada rekonsiliasi yang baik antara senior dan para pemimpin PAN.

"Biasanya nanti setelah selesai, ketua umum terpilih itu tentu menjadi komitmen kita bersama, kita dukung untuk kepentingan PAN ke depan dan kita berharap ada rekonsiliasi yang baik di antara para senior-senior dan para pimpinan PAN," ujar Totok.

Rakernas PAN Ricuh, Adi Prayitno Sebut PAN Sangat Bergantung pada Amien Rais

Jelang Kongres Partai Amanat Nasional (PAN) Maret 2020 mendatang, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN diwarnai dengan ricuh.

Rakernas yang digelar di Jakarta sempat diwarnai kericuhan saat pengurus DPP dan DPW PAN saling mengintrupsi saat pembacaan tata tertib sebelum Rakernas ditutup.

Namun, kericuhan tidak berlangsung lama karena ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menenangkan peserta.

Zulkifli Hasan memang digadang-gadang akan maju dalam bursa ketua umum PAN periode 2020-2025.

Terkait hal tersebut Analis Politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno memberikan komentarnya.

Tanggapan tersebut disampaikan Adi Prayitno dalam acara Sapa Indonesia Pagi yang kemudian diunggah oleh Kompas TV, Minggu (8/12/2019).

Menurut Adi Prayitno PAN sangat bergantung pada Amien Rais yang merupakan Dewan kehormatan PAN.

"Karena memang sejak awal PAN ini tidak lepas dari institusional Pak Amien Rais sebagai pendiri, mantan ketua umum yang memang sejak awal membesarkan PAN," terangnya.

Namun, menurut Adi sikap politik Amien Rais sering kali menyulitkan PAN.

Tapi pada saat yang bersamaan dalam perkembangannya ketika PAN berdiaspora menjadi partai yang cukup terbuka menjadi partai inklusif dan modern sikap-sikap politik pak Amien Rais sering kali manuvernya itu membuat PAN agak kesulitan," ujar Adi.

Adi menuturkan seharusnya pemilihan legislatif 2019 lalu menjadi catatan penting untuk PAN.

"Banyak tingkat elektabilitasnya itu menurun karena manuvernya Pak Amien Rais," ujarnya.

Adi kemudian memberikan contoh saat pileg di Jawa Tengah, PAN nyaris tak dapat satupun anggota dewan yang lolos ke Senayan.

"Ini menurut saya adalah salah satu bentuk hukuman yang nyata," terangnya.

Lebih lanjut, Adi menjelaskan Amien Rais seringkali tampil sebagai pemain tang menyulitkan kader-kader yang ada di bawahnya untuk menentukan sikap politik.

Adi menilai kuat dan tidaknya PAN dilihat dari Amien Rais, menurutnya selama pilpres dan pileg 2019 sikap Amien Rais relatif cukup merugikan PAN.

"Jadi sikap Pak Amien selama pilpres dan pileg 2019 relatif cukup merugikan PAN dan sejak awal selalu bertentangan dengan ketua umum," terangnya.

Lalu Adi memaparkan soal kecenderungan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang sejak awal sebenarnya ingin merapat ke pemerintah, namun saat bersamaan Amien Rais menentang keras dan memilih menjadi oposisi.

"Tidak sejalannya Amien Rais dengan ketua umum PAN yang terpilih, seringkali membuat PAN yang isinya anak muda progresif itu agak kesulitan mengembangkan manuver-manuver untuk meningkatkan elektabilitas," ungkap Adi.

Adi mengungkapkan PAN kedepan harus bisa mengurangi ketergantungan kepada Amien Rais, serta harus mampu bersikap independen dan sedikit berani melakukan negosiasi dengan dewan kehormatan.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)