TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta laporan detail implementasi kartu prakerja pada para menteri kabinet Indonesia Maju.

Dalam Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Selasa (10/12/2019) Jokowi ingin kartu prakerja segera diluncurkan dan harus tepat sasaran.

"Saya ingin dapat laporan mulai dari badan pelaksana, platform digital, hingga skema pencariannya. Terutama soal project management office, siapa yang akan melakukan ini, kesiapan platform digital dan alur bisnis proses seperti apa, ketiga skema pencairan dana," papar Jokowi.

Baca: Menaker: Kartu Pra Kerja Diluncurkan Maret 2020

Jokowi menegaskan kartu prakerja dikeluarkan bukan untuk menggaji pengangguran.

Kartu prakerja merupakan bantuan pemerintah untuk biaya pelatihan para pencari kerja yang berusia 18 ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

"Kartu prakerja juga untuk pekerja aktif maupun korban PHK yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Jadi, tujuan kartu prakerja ada dua, mempersiapkan angkatan kerja dan terserap atau menjadi entrepreneur," ujarnya.

Baca: Info Seputar Kartu Pra Kerja, Berisi Saldo Rp 7,6 Juta hingga Cara Mendapatkannya

"Dan kedua meningkatkan keterampilan para pekerja dan korban PHK untuk reskilling dan upskilling agar semakin produktif dan meningkatkan daya saing," tambah Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengaku masih mempersiapkan program kartu prakerja yang menjadi janji Jokowi dalam kampanyenya di Pilpres 2019.

Ida menyebut kemungkinan besar kartu prakerja ini diluncurkan pertama kali pada Maret 2020.

"Ya mungkin butuh waktu, apa Maret mungkin, artinya 2020 pasti. Jangan sampai kemudian di-launching tapi persiapannya belum matang," singkat Ida usai bertemu Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/12/2019).