Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pakar Hukum Pidana Sarankan "Asset Recovery" untuk Bikin Koruptor Jera

Dia menjelaskan melalui pendekatan "asset recovery", maka semua akses koruptor terhadap dunia ekonomi harus ditutup

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
zoom-in Pakar Hukum Pidana Sarankan
Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama
ILUSTRASI - Sebanyak 9 tersangka suap DPRD Sumatera Utara ikut ambil bagian dalam rangkaian acara pencoblosan Pemilu Serentak 2019, Rabu (17/4/2019) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan cara pendekatan "asset recovery".

"Asset recovery" adalah upaya pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi.

Baca: Wakil Ketua DPR Setuju Pelaku Korupsi Dana Bencana Alam Dihukum Mati

Upaya itu dilakukan untuk menyelamatkan aset negara.

"Bagi tindak pidana korupsi seharusnya pendekatannya lebih kepada "asset recovery". Bagaimana mengambil harta koruptor sebanyak-banyaknya atau memiskinkan koruptor," kata dia, saat dihubungi, Selasa (10/12/2019).

Dia menjelaskan melalui pendekatan "asset recovery", maka semua akses koruptor terhadap dunia ekonomi harus ditutup.

Berita Rekomendasi

"Tidak boleh mempunyai perusahaan, tidak boleh mempunyai kartu kredit, tidak boleh jadi pimpinan perusahaan, dicabut hak politiknya," kata dia.

Baca: KPK Geledah Kantor BPR Indramayu Terkait Penyidikan Bupati Supendi

Dia menilai "asset recovery" lebih mempunyai efek jera daripada hukuman mati.

"Ini akan lebih menjerakan ketimbang hukuman mati," tambahnya.

Hukuman mati dinilai tak efektif

Abdul Ficar Hadjar, mengatakan upaya hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak menjamin menimbulkan efek jera.

"Hukuman mati tidak menjamin terjadi penjeraan kepada para pelaku korupsi, karena itu lebih manusiawi jika diterapkan hukuman seumur hidup," kata dia saat dihubungi, Selasa (10/12/2019).

Baca: Wakil Ketua DPR Setuju Pelaku Korupsi Dana Bencana Alam Dihukum Mati

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas