Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua II Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia (AGBSI), Suwarsono setuju dengan kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mulai 2021 sistem UN bakal diganti dengan program asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

Menurut Suwarsono, program pengganti tersebut sangat baik karena dilaksanakan pada tengah jenjang sekolah.

Baca: Indra Charismiadji Tanggapi Merdeka Belajar, Nadiem Makarim: Persiapan Guru Sangat Penting

Sehingga guru dapat melakukan evaluasi pembelajaran untuk siswa yang memiliki kekurangan sebelum lulus.

"Kalau menurut saya bagus karena dilakukan di tengah-tengah proses pendidikan mereka di tiap jenjang ya. Misalnya kalau di SMA di kelas 11 ya, kalau toh ada kelemahan masih ada waktu satu tahun untuk perbaikan," ujar Suwarsono saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (11/12/2019).

Efek positif dari penghapusan sistem UN ini menurut Suwarsono adalah menurunnya tekanan kepada siswa.

Baca: Ikatan Guru Indonesia: Ujian Nasional Harusnya Dihapus Mulai 2020

Suwarsono menyebut siswa tidak akan lagi terbebani.

Meski begitu, Suwarsono menilai kebijakan tersebut memiliki efek negatif kepada siswa.

Dirinya menyebut penghapusan UN dapat membuat siswa tidak memiliki daya juang untuk belajar.

"Positifnya mereka tidak merasa terbebani lagi ya. Tapi kurang bagusnya mereka jadi santai. Ada UN tidak menentukan kelulusan jadi daya juangnya menjadi kurang di lapangan," kata Suwarsono.

Suwarsono menyebut penurunan daya juang siswa dapat digenjot melalui ujian per semester atau harian dan pekerjaan rumah.

"Kalau penilaian yang kita lakukan untuk tingkat sekolah maupun semester, penilaian tengah semester harian anak anak lebih fight karena berhubungan dengan guru langsung," ucap guru SMAN 1 Rancaekek Bandung tersebut.

Baca: Muhadjir Effendy Dukung Program Merdeka Belajar yang Digagas Nadiem Makarim

Selain itu, Suwarsono berharap sistem baru tersebut tetap difungsikan untuk memetakan mutu pendidikan seperti UN.

"Menurut saya yang perlu tetap dipertahankan itu tujuan dan manfaat seperti UN untuk memetakan mutu pendidikan itu penting ya," kata Suwarsono.

Seperti diketahui, Nadiem akhirnya membeberkan program pengganti ujian nasional (UN).

Nadiem memastikan bahwa program UN akan tetap dilaksanakan pada 2020.

Namun, pada 2021 program ini akan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.