TRIBUNNEWS.COM - Wakil Presiden Maruf Amin menanggapi rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) mulai 2021 mendatang.

Maruf Amin meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, memikirkan parameter atau tolak ukur penilaian siswa setelah ujian nasional dihapus nanti.

Maruf Amin menegaskan, mendikbud harus memikirkan sistem pengganti yang akan menjadi alat ukur berhasil atau tidaknya pendidikan di tiap-tiap daerah.

"UN itu kan alat ukur, untuk mengukur standar daripada kemampuan anak-anak didik dari berbagai tingkatan," ujar Maruf Amin, dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Kalau mengganti, akan menghilangkan UN, harus ada alat ukur yang efektif untuk mengukur tingkat pendidikan di masing-masing daerah," jelasnya.

Menurut Maruf, penetapan alat ukur ini penting untuk dijadikan penilaian terkait pengembangan kualitas sekolah di berbagai daerah.

Ditanya mengenai program pengganti UN yaitu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, Maruf mengaku belum mengetahuinya secara detail.

"Belum, kan nanti akan diuji jika memang bisa dijadikan alat ukur," ungkapnya.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim membenarkan adanya program pengganti ujian nasional (UN).

Meskipun akan diganti, Nadiem Makarim memastikan Ujian Nasional 2020 akan tetap dilaksanakan seperti rencana sebelumnya.

"Untuk 2020, UN akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya," ujar Nadiem saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Sehingga, wali murid dan siswa yang akan mengikuti UN 2020, bisa mempersiapkannya.

"Jadi untuk 2020, banyak orangtua yang sudah investasi mereka untuk anaknya belajar untuk materi UN itu silakan untuk 2020," kata Nadiem, dikutip dari YouTube ">Kompascom Reporter on Location.

"Tapi itu hari terakhir UN seperti tahun lalu diselenggarakan," lanjut Nadiem.