Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mendukung keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang akan menghapus Ujian Nasional (UN) di tahun 2021.

Nadiem memutuskan di tahun 2021 UN diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

Menurut Hetifah, format baru tersebut sejalan dengan apa yang ia harapkan.

Ia menilai selama ini pelaksanaan UN tidak konsisten dengan Kurikulum K-13 yang menekankan cara berpikir dan logika.

"Selama ini UN lebih banyak hafalan. Padahal yang kita perlukan adalah mendidik anak-anak kita untuk mempunyai skill, seperti kemampuan literasi dan numerasi," katanya kepada wartawan, Rabu (11/12/2019).

Baca: Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional, Diganti Menjadi Merdeka Belajar, Apa Bedanya?

Baca: BREAKING NEWS: Mendikbud Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional, Ini Penggantinya

Hetifah menganggap hal itu menjadi satu di antara beberapa alasan nilai Programme for International Student Assesment (PISA) Indonesia rendah.

"Karena fokus dan penekanannya salah. Tolak ukur lain seperti sikap juga tidak masuk ke dalam asesmen," katanya.

Lebih lanjut, politikus asal Kalimantan Timur ini mengingatkan transisi dari sistem yang lama ke yang baru tidak mudah.

Pemerintah daerah, sekolah, guru, siswa, dan orang tua murid harus mendapatkan sosialisasi dan pendampingan yang serius dari pemerintah pusat.

"Masih ada waktu dua tahun. Maksimalkan terutama untuk menyampaikan ke para guru bagaimana metode mengajar yang baik untuk melatih skill-skill yang akan diujikan," ujarnya.

Selain itu, Hetifah menyarankan Kemendikbud untuk benar-benar mempelajari praktik sistem pendidikan yang baik dari negara-negara lain.

"Tiongkok berhasil mencapai posisi pertama dalam pencapaian PISA, padahal jumlah siswanya sangat besar. Patut dipelajari lebih dalam bagaimana mereka melakukannya," ujarnya.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem akhirnya mengungkapkan program pengganti Ujian Nasional (UN).

Nadiem memastikan program UN akan tetap dilaksanakan pada 2020.

Namun, pada 2021 program ini akan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

"Pada tahun 2021, UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter," ujar Nadiem saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).