TRIBUNNEWS.COM - Penghapusan Ujian Nasional (UN) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menuai respon dari berbagai kalangan.

Pada 2021, UN akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

Seperti dilansir Kompas.com, Nadiem menyebut dengan perubahan ini justru lebih membuat siswa dan sekolah menjadi tertantang.

"Enggak sama sekali (membuat siswa lembek), karena UN itu diganti assessment kompetensi di 2021. Malah lebih menchallenge sebenarnya," kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Nadiem mengungkapkan penerapan pembelajaran yang bukan sekedar penghafalan semata harus mulai dilakukan sekolah jika sistem ujian baru sudah diterapkan.

"2020 masih lanjut UN, 2021 jadi asesmen kompetensi dan survei karakter," ujar dia.

Tes asesmen kompetensi dan survei karakter menurut Nadiem tidak berdasar pada mata pelajaran.

Namun tes tersebut berdasar pada literasi (bahasa), numerasi (matematika), dan karakter.

"Asesmen kompetensi enggak berdasar mata pelajaran. Berdasarkan numerasi literasi dan juga survei karakter," ujar dia.

Kritikan Jusuf Kalla

Sebelumnya, Jusuf Kalla (JK) menyebut UN masih relevan dilakukan di Indonesia.

Dilansir Kompas.com, UN dianggap JK menjadi tolok ukur kualitas pendidikan di Indonesia.

"UN masih relevan diterapkan," kata Jusuf Kalla usai menerima penganugerahan doktor honoris causa di bidang penjaminan mutu pendidikan dari Universitas Negeri Padang, Kamis (5/12/2019).

Wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi menilai jika UN dihapus, pendidikan Indonesia akan kembali pada sebelum tahun 2003.