Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

MK Putuskan Napi Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada, Syarat Jeda 5 Tahun hingga Harus Ungkap Jati Diri

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mantan terpidana kasus korupsi dapat mencalonkan diri di Pilkada setelah melewati jeda 5 tahun hukuman.

MK Putuskan Napi Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada, Syarat Jeda 5 Tahun hingga Harus Ungkap Jati Diri
KOMPAS/WAHYU PUTRO A
Ketua majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) bersama hakim MK I Dewa Gede Palguna (kiri) dan Saldi Isra mendengarkan keterangan kuasa hukum pemohon uji materi UU MD3 pada sidang panel pendahuluan di gedung MK, Jakarta, Kamis (8/3). Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan dua perserorangan warga negara Indonesia menggugat ketentuan dalam Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pras/18. 

TRIBUNNEWS.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mantan terpidana kasus korupsi dapat mencalonkan diri di Pilkada setelah melewati jeda 5 tahun hukuman.

Sidang MK yang memunculkan keputusan ini digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan putusan MK permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah.

Putusan tersebut menghasilkan tiga hal terkait Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tentang pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah.

Pertama, bagi mantan narapidana telah melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kedua, secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

Ketiga, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Anwar Usman menyebut dalam putusan itu tidak dapat diganggu gugat.

"Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya," jelas Anwar Usman, dilansir dari YouTube KompasTV.

Adanya putusan ini, MK telah berharap agar calon kepala daerah dipilih dengan persyaratan bersih, jujur, dan berintegritas.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Nidaul 'Urwatul Wutsqa
Editor: Ifa Nabila
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas