TRIBUNNEWS.COM - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Tengah, Bambang Wuryanto mengungkapkan Gibran Rakabuming Raka harus dapat membuktikan kapabilitas yang dimilikinya.

Karena apabila Gibran tidak dapat menunjukkan kemampuannya, ia dapat dipermalukan oleh masyarakat luas.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, pada Kamis (12/12/2019).

Bambang mengatakan adanya pro dan kontra dalam politik merupakan hal yang biasa terjadi.

Menurutnya, ia harus melihat kompetensi Gibran terlebih dahulu baru dapat menilai soal cocok dan tidak cocoknya menjadi seorang kepala daerah.

Bambang mengatakan publik memiliki penilaiannya sendiri terkait kinerja Gibran ketika nantinya terpilih menjadi Wali Kota Solo.

Sehingga apabila Gibran tidak dapat menunjukan kapasitas dan kapabilitas yang baik maka akan ditertawakan oleh masyarakat.

"Mas Gibran inikan baru posisi anak presiden, nanti dilapangan ditunjukan beliau ini punya kompetensi tidak," jelas Bambang.

Baca: Tanggapan Jokowi Soal Gibran Maju Pilkada, Pengamat: Belum Cukup Akhiri Perbincangan Politik Dinasti

Baca: Gibran Jadi Bakal Calon Wali Kota Solo, Jokowi: Ini Kompetisi Bukan Penunjukkan, Tolong Dibedakan

"Legalitas boleh di dapat, tapi kompetensi berikutnya harus ditampilkan kalau tidak ditertawakan."

"Kalau tidak mampu, ya pasti ditertawakan. Publik punya ukuran sendiri," imbuhnya.

Gibran telah mendaftarkan diri melalui DPP PDI Perjuangan Jawa Tengah di hari terakhir pembukaan pendaftaran, pada Kamis (12/12/2019).

Hal tersebut membuat PDI Perjuangan memiliki dua bakal calon Wali Kota Solo yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 mendatang, yakni Gibran dan Achmad Purnomo.

Meski demikian, PDI Perjuangan harus memilih satu di antara keduanya untuk mewakilkan PDI Perjuangan dalam pertarungan menjadi kepala daerah Kota Solo.

Menurut Analis Politik UIN, Gun Gun Heryanto, Gibran Rakabuming Raka lebih memiliki banyak kesempatan terpilih menjadi wali kota Solo dari PDIP.

Hal tersebut dijelaskan dalam acara Kompas Petang yang videonya diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (12/12/2019).

Gibran dinilai memiliki modal politik dan sosial yang lebih baik.

Sehingga ia lebih unggul dibandingkan dengan lawannya bertarung di dalam internal partai.

"Kalau kita lihat modal politik dan modal sosial, sekarang tentu Gibran punya kans yang lebih potensial untuk kemudian didapuk sebagai kandidat di internal PDIP," ungkap Gun Gun.

Gibran memiliki modal yang didapat dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan ayahnya.

Koneksi sudah dibentuk semenjak Jokowi menjadi wali kota Solo selama dua periode.

Sehingga, adanya kekuatan referensi dari Jokowi dapat memudahkan jalan Gibran menjadi seorang kepala daerah.

Gun Gun berharap penerapan demokrasi di dalam internal PDIP maupun dalam pelaksanaan Pilkada harus berjalan secara jujur dan adil.

"Pertama soal jaringan yang sudah terbentuk sejak Pak Jokowi jadi wali kota Solo dua periode," jelas Gun Gun.

"Begin,i bagaimanapun ada reference power, ada kekuatan rujukan kita tidak bisa nafikan sosok Gibran dengan keberadaan Jokowi."

"Sekalipun misalnya ada cara-cara yang nantinya tidak sehat tetap koridor demokrasinya harus dibuka," ujar dia.

"Memang mekanisme demokratisasi internal partai maupun saat Pilkada itu harus kemudian mendorong proses konsolidasi demokrasi yang jauh lebih jujur dan adil.

"Tetapi kemudian kalau kita lihat pasti jaringan atau reference power itu akan memberikan kontribusi pada Gibran," imbuhnya.

Gun Gun menambahkan, modal yang telah dimiliki oleh Gibran adalah ketika memilih PDIP sebagai partai yang akan menuntunnya menjadi wali kota Solo.

Menurut penjelasan Gun Gun, PDIP merupakan partai yang dominan di Kota Solo.

Tidak hanya itu, PDIP di DPR mendapatkan kuota 67 persen setelah proses pemilihan umum beberapa waktu lalu sehingga di DPRD Kota Solo, PDIP memiliki 30 dari 45 kursi yang ada.

Gun Gun menuturkan pastinya PDIP ingin memaksimalkan peluang mendapatkan suara dalam Pilkada tahun depan dengan merujuk pada perolehan suara pada pemilihan umum bulan April lalu.

(Tribunnews.com/Febia Rosada Fitrianum)