Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Giliran Anggota DPD Dukung Mas Menteri Nadiem Hapus Ujian Nasional

Keputusan Nadiem itu patut diapresiasi karena mendorong peserta didik berpikir logis, berprestasi sesuai kompetensi

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Fajar Anjungroso
zoom-in Giliran Anggota DPD Dukung Mas Menteri Nadiem Hapus Ujian Nasional
Tribunnews/JEPRIMA
Sejumlah siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 saat mengikuti Ujian Nasional Bersama Komputer (UNBK) di SMPN 1, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019). UN yang dilaksanakan terdiri dari Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNPK). Semua ujian dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia kecuali di Provinsi Papua, Papua Barat, dan NTT yang digelar pada 23-26 April 2019. (Tribunnews/Jeprima) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPD RI Tamsil Linrung mengapresiasi keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang akan meniadakan Ujian Nasional (UN) tahun 2021.

Diketahui UN akan diganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Penilaiannya terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi) dan penguatan pendidikan karakter.

Menurut Tamsil, keputusan Nadiem itu patut diapresiasi karena mendorong peserta didik berpikir logis, berprestasi sesuai kompetensi dan mengasah karakter siswa lebih baik.

Guru ditantang agar menerapkan proses belajar yang dapat dipahami siswa, bukan hanya sekedar hafalan semata.

"Kebijakan Mas Menteri sudah tepat. Penghapusan UN menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter sangat bagus untuk mengasah kemampuan guru dan murid dalam menstransfer dan memahami materi pembelajaran yang lebih holistik dan komprehensif," kata senator asal Dapil Sulawesi Selatan ini kepada wartawan, Kamis (12/12/2019).

Berita Rekomendasi

Berbeda dengan UN, hanya menilai siswa dari nilai-nilai kognitif yang tertulis dengan angka di hasil lembar jawaban, sementara nilai dari sikap dan perilaku untuk membentuk siswa yang berbudi pekerti serta berkarakter justru dikesampingkan.

Baca: Konsep Baru Nadiem Makarim Penghapusan UN, Pengamat Sebut Ujung Tombak adalah Guru

UN juga menjadi suatu hal yang menakutkan bagi siswa, karena masa depannya ditentukan oleh nilai UN.

Selain itu, terjadi ketidakadilan dalam dunia pendidikan Indonesia karena tiap sekolah memiliki standar mutu yang berbeda-beda sehingga evaluasi yang diberikan seharusnya menyesuaikan.

UN bukan menjadi sarana untuk mengontrol mutu pendidikan.

Mutu pendidikan tidak bisa hanya berdasar pada jumlah siswa yang mendapat nilai UN 100 dan lulus.

Karena itu, Tamsil sangat mendukung penghapusan UN.

Berdasarkan pengalaman mendirikan jaringan sekolah Insan Cendekia Madani (ICM), dia melihat konsep sekolah berasrama (boarding school) dapat diandalkan untuk membangun kompetensi intelektual dan moral atau karakter siswa.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas