Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

LPSK Harap Revisi PP Soal Pemberian Kompensasi Untuk Korban Terorisme Masa Lalu Segera Rampung

Hasto Atmojo Suroyo berharap Peraturan Pemerintah (PP) soal pemberian kompensasi kepada korban terorisme masa lalu segera rampung.

LPSK Harap Revisi PP Soal Pemberian Kompensasi Untuk Korban Terorisme Masa Lalu Segera Rampung
Tribunnews.com/ Gita Irawan
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Jumat (13/12/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo berharap Peraturan Pemerintah (PP) soal pemberian kompensasi kepada korban terorisme masa lalu segera rampung.

Ia berharap revisi PP tersebut bisa segera rampung agar LPSK bisa segera menyerahkan kompensasi bagi korban terorisme masa lalu.

"Untuk pengurusan kompensasi terutama bagi para korban di masa lalu itu masih menunggu Perpresnya yang kami harapkan Peraturan Pemerintah ini segera selesai dan disahkan sehingga pembayaran kompensasi dari LPSK kepada para korban segera bisa dilakukan," kata Hasto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).

Baca: Pemerintah Serahkan Kompensasi Rp 450 Juta Kepada Korban Aksi Terorisme di Cirebon dan Lamongan

Hasto menjelaskan, saat ini LPSK hanya bisa memberikan kompensasi kepada korban terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 yang berlaku proaktif.

Dengan demikian, korban terorisme sebelum Undang-Undang itu disahkan belum bisa mendapatkan kompensasi dari negara.

Baca: Pasukan Anjing Pelacak Jepang Periksa Penumpang Kereta Termasuk Shinkansen Bagi Pengamanan Olimpiade

"Langkah progressif yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 ini sangat nyata dengan diberikannya peluang agar para korban tindak pidana terorisme di masa lalu bisa mendaparkan ganti rugi dari negara sungguhpun Undang-Undang ini tidak berlaku retroaktif," kata Hasto.

Serahkan kompensasi Rp 450 juta

Pemerintah menyerahkan kompensasi senilai Rp 450 juta kepada empat korban tindak pidana terorisme di Cirebon dan Lamongan.

Kompensasi tersebut diserahkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas