Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas membantah, laporan media asing Wall Street Journal (WSJ) yang menyebut pemerintah China menyuap MUI, NU, dan Muhammadiyah untuk menutupi kekerasan warga Muslim Uighur di Xinjiang.

Anwar menegaskan, sikap dari organisasi masyarakat (ormas) Islam itu sudah jelas yaitu Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

"China menyuap MUI, NU, dan Muhammadiyah? Bagaimana caranya? Apakah dengan mengundang tokoh-tokoh dari ketiga ormas ke Uighur China lalu ketiga ormas itu akan melemah kepada pemerintah China ? Tidak," tutur Anwar saat dikonfirmasi Jumat (13/12/2019).

Ia menambahkan, baik MUI dan Muhammadiyah tidak pernah menyetujui tindakan kekerasan yang dilakukan oleh China, serta Amerika Serikat kepada warga Afghanistan dan Palestina.

Baca: Jejak Langkah 2 Ulama, Film tentang Persamaan Pendiri Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

Baca: Ketua PP Muhammadiyah Bachtiar Effendy Meninggal dengan Tinggalkan Sejumlah Karya

Baca: Isak Tangis Warnai Pemakaman Almarhum Bahtiar Effendy

"Kita mengutuk sikap dan tindakan pemerintah China terhadap umat Islam Uighur dan sikap pemerintah Amerika terhadap rakyat Afghanistan dan rakyat Palestina yang zhalim. MUI dan Muhammadiyah cinta damai dan cinta keadilan," kata dia.

Namun Anwar menuturkan, MUI dan Muhammadiyah tidak memusuhi negara China dan Amerika.

"Meskipun 1.000 kali pemerintah China mengundang MUI dan Muhammadiyah untuk datang ke China, maka selama pemerintah China tidak bisa menghormati hak-hak beragama dari rakyat Uighur maka MUI dan Muhammadiyah akan tetap bersuara dengan lantang melawannya," ungkap Anwar.

"Yang kami musuhi adalah perbuatannya yang tidak benar dan tidak manusiawi itu," lanjut dia.

Diketahui dalam laporan WSJ yang ditulis pada Rabu (11/12), memaparkan China menggelontorkan sejumlah bantuan dan donasi terhadap ormas-ormas Islam setelah isu Uighur mencuat pada 2018 lalu.

Isu Uighur sebelumnya mencuat dari laporan organisasi HAM Internasional yang menyebut pemerintah China menahan satu juta orang Uighur di kamp penahanan.

China berupaya membujuk ormas Islam hingga akademisi untuk menutup mata dan tidak mengeluarkan kritik atas dugaan persekuasi serius yang terima warga Muslim Uighur di Xinjiang.

Pemerintah China bahkan mengundang dan membiayai puluhan tokoh, petinggi ormas, akademisi, dan wartawan untuk melihat langsung keadaan di Xinjiang.