Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Didi Suprijadi mengkritisi kebijakan yang digulirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang ingin meniadakan Ujian Nasional pada 2021 mendatang.

Nadiem, kata Didi Suprijadi, melupakan bahwa penghapusan UN itu harus berjalan seiringan dengan peningkatan kesejahteraan guru.

Baginya, masih banyak kesenjangan gaji antara gaji guru-guru di perkotaan dan di daerah.

Baca: Ini Alasan Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional, Kebanyakan Menghafal Hingga Kebutuhan Bimbel

"Mohon maaf, pak Nadiem ini saya akui terobosannya, tapi dia lupa yang menjalankan UN itu guru. Kalau tidak dibenahi gurunya agak sulit atau tertatih tatih," kata Didi dalam Diskusi Polemik tentang 'Merdeka Belajar Merdeka UN' di Hotel Ibis Jakarta Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2019).

Ia menjelaskan, saat ini terdapat 12 jenis guru yang mengajar di Indonesia. Dimulai guru-guru yang terdaftar sebagai pegawai negeri sipil (PNS), honorer hingga guru sekolah swasta.

Baca: Nadiem Makarim: Ujian Negara Tidak Dihapus

Semuanya, ungkap Didi, memiliki kesejahteraan yang berbeda-beda. Hal ini akan mempengaruhi pula kesiapan menghadapi dari UN menjadi Asesmen Kompentensi minimum dan survei karakter.

"Gaji guru honorer itu ada yang 300 ribu, gimana bicara asesmen tapi dia sendiri masih lapar," ungkap dia.

Oleh sebab itu, ia meminta Kemendikbud untuk memantapkan konsep dan design perubahan melalui naskah akademik (blue print). Nantinya, guru dan masyarakat menjadi lebih jelas ihwal arah kebijakan yang baru tersebut.

"Kajian akademik dan empiris harus disampaikan dulu jangan sampai kegaduhan, kami yang dibuat pemerintah setuju setuju saja. Kan selama ini gaduh. Setiap ganti menteri, ganti kebijakan dan setiap ganti menteri ganti kurikulum," tukas Didi.