"Orang tua merasa anaknya mampu, tetapi ternyata penilaian guru tidak, siswa merasa dirinya mampu tapi sekolah menilai tidak," ujarnya memisalkan.

Sementara itu, terkait alasan penggantian sistem UN karena dinilai membebani siswa, orang tua, dan guru, Sudewo membenarkannya.

Akan tetapi, menurutnya, hal tersebut masih dalam konteks positif yang bertujuan meningkatkan prestasi dan kualitas siwa.

"Pak Menteri (Nadiem) menjelaskan bahwa UN membebani siswa, ortu, stres karena menghadapi UN," kata Sudewo.

"Dilihat dari sisi itu, mungkin iya, tetapi itu semua kan dalam konteks positif untuk meningkatkan prestasi dan kualitas," imbuhnya.

Sudewo juga menyampaikan, Nadiem belum menjelaskan secara gamblang terkait pelaksanaan asesmen kompetensi dan survei karakter saat Rapat Kerja dengan Komis X DPR.

"Pak Menteri (Nadiem) pada saat itu menjelaskan mengganti (UN) dengan asesmen kompetensi itu juga tidak secara gamblang," tutur Sudewo.

"Asesmen kompetensi itu bentuknya seperti apa, kemudian survei karakter itu bentuknya seperti apa juga tidak dijelaskan secara gamblang," tambahnya.

Nadiem Akan Ganti Sistem UN

Sebelumnya, dalam rapat kerja Komisi X DPR di Gedung DPR, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim berusaha meluruskan berbagai pertanyaan dari anggota Komisi X terkait kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN), Kamis (12/12/2019). 

Dilansir Kompas.com, dari sejumlah pemberitaan yang beredar, Nadiem merasa seakan dirinya disebut-sebut mewacanakan penghapusan UN.

Karenanya, Nadiem menegaskan bahwa sebenarnya UN tidak dihapus, tetapi formatnya diganti.

Diberitakan sebelumnya, Mendikbud berusaha menjelaskan kepada anggota Komisi X DPR RI terkait hal ini.

"Agar tidak ada salah mispersepsi, UN itu tidak dihapus," kata Nadiem.