Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan penghapusan Ujian Nasional dinilai tak sejalan dengan janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Hal ini diungkap oleh pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta Ujang Komarudin.

Baca: Belasan Ribu Guru di Jember Sepakat Ujian Nasional Dihapus

Ujang mengatakan janji menghilangkan Ujian Nasional justru diberikan oleh rival Jokowi - Maruf Amin kala itu, yakni Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

"Kebijakan (penghapusan UN) tak ada dalam janji kampanye Jokowi - Maruf Amin. Justru menghilangkan UN itu adalah kampanyenya Prabowo-Sandi ketika debat capres dan cawapres," ujar Ujang, ketika dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (14/12/2019).

Ujang mengaku heran lantaran janji tersebut diberikan oleh paslon lain, namun justru dieksekusi oleh Jokowi - Maruf Amin melalui kabinetnya.

Menurutnya UN sendiri masih dinilai penting dan diperlukan oleh generasi penerus bangsa Indonesia.

Sebab, kualitas para anak muda tersebut tak akan mampu terlihat apabila tidak dengan diuji.

"UN itu sangat penting dan masih diperlukan. Bagaimana kita ingin bisa melihat kualitas murid jika UN-nya tidak ada. Dan pengganti UN pun bukan ujian diakhir masa sekolah murid-murid," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan dukungannya terkait penggantian Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter pada 2021 mendatang.

Menurut Jokowi, pada program asesmen itu yang menjadi sasarannya adalah sekolah dan para guru.

Hal tersebut Jokowi sampaikan setelah meresmikan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek, Kamis (12/12/2019).

"Sudah tidak ada UN lagi nanti di 2021, akan diganti dengan yang namanya Asesmen Kompetensi. Artinya yang di-asesmen nanti adalah sekolah, yang di-asesmen nanti guru-guru," ujar Jokowi, Kamis (12/12/2019).

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan, program survei karakter akan dijadikan pemerintah untuk mengevaluasi pendidikan Indonesia.

"Juga nanti ada yang namanya survei karakter, itu nanti yang akan dijadikan evaluasi, pendidikan kita sudah sampai level mana," ungkapnya.

Sehingga, Jokowi menegaskan, pemerintah mendukung langkah dari Nadiem Makarim untuk mengganti pelaksanaan UN 2021.

"Saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan," lanjutnya.

Sementara, Wakil Presiden Maruf Amin meminta Nadiem Makarim memikirkan parameter atau tolak ukur penilaian siswa setelah UN dihapus nanti.

Maruf Amin menegaskan, Mendikbud harus memikirkan sistem pengganti yang akan menjadi alat ukur berhasil atau tidaknya pendidikan di tiap-tiap daerah.

Baca: Tak Ada Satupun Fraksi Menentang Penghapusan UN

"UN itu kan alat ukur, untuk mengukur standar daripada kemampuan anak-anak didik dari berbagai tingkatan," ujar Maruf Amin, dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu (11/12/2019).

"Kalau mengganti, akan menghilangkan UN, harus ada alat ukur yang efektif untuk mengukur tingkat pendidikan di masing-masing daerah," jelasnya.