Jokowi - Jusuf Kalla Dinilai Gagal Implementasikan Poros Maritim Dunia
Poros maritim dunia yang menjadi visi Jokowi - Jusuf Kalla pada periode 2014-2019 disebut tak terlihat diimplementasikan dengan benar
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Poros maritim dunia yang menjadi visi Jokowi - Jusuf Kalla pada periode 2014-2019 disebut tak terlihat diimplementasikan dengan benar berdasarkan distribusi anggaran pertahanan.
Hal ini diungkapkan Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy Universitas Pramadina, Shiskha Prabawaningtyas dalam diskusi 'Evaluasi Satu Dekade Transformasi Pertahanan di Indonesia 2010-2019' di Gedung Tempo, Palmerah Barat, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).
Baca: Kaleidoskop Berita TNI 2019: Kontroversi Enzo Allie hingga Dihidupkan Lagi Jabatan Wakil Panglima
"Sejatinya pembangunan kekuatan TNI AL sebagai angkatan bersenjata yang disegani di kawasan menjadi satu pilar dari implementasi visi poros maritim dunia. Konsekuensi idealnya belanja alutsista TNI AL akan mendapat porsi terbesar dari belanja pertahanan," ujar Shiskha.
Namun pada praktiknya, alokasi belanja alutsista TNI AL tidak naik signifikan.
Bahkan alokasi TNI AL pada tahun 2015 dan 2016 paling sedikit jika dibandingkan dengan matra lain yakni TNI AD dan TNI AU.
"Anggaran modernisasi alutsista matra laut mulai meingkat secara signifikan pada tahun 2017. Namun, masih lebih kecil jika dibandingkan dengan belanja alutsista dari pada matra darat," kata dia.
Berdasarkan analisisnya, hal tersebut terjadi karena diduga Jokowi tak memiliki kendali kuat di sektor pertahanan terkait implementasi visi poros maritim dunia.
Imbasnya, titik berat modernisasi alutsista tidak berubah dari sebelumnya.
Atau dengan kata lain tidak mengarusutamakan pembangunan kekuatan matra laut.
Baca: Alasan Anggota TNI Ini Pensiun Dini Terkuak, Bahas Dana 3,6 Miliar dan Tak Ingin Jabatan Tinggi?
Alasan lainnya, kata Shiskha, adalah karena Jokowi bersikap pragmatis dan kompromis dalam penentuan postur angggaran pertahanan.
"Meski anggaran pertahanan naik tiap tahunnya, Presiden Joko Widodo tidak memaksakan implementasi visi poros maritime dunia dalam distribusi alokasi belanja modal. Sehingga tak ada kenaikan signifikan dalam belanja alutsista untuk matra laut dan udara," tandasnya.
