TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade turut berkomentar terkait dengan adanya rangkap jabatan Direksi BUMN.

Kasus soal rangkap jabatan di BUMN mencuat setelah Eks Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia, Ari Askhara tercatat menjadi Komisaris Utama di 6 anak dan cucu usaha di Garuda Indonesia.

Tak hanya di Garuda Indonesia, sejumlah perusahaan pelat merah lainnya juga memiliki banyak anak-cucu di BUMN.

Menurut Andre Rosiade, persepsi sejak zaman dulu, komisaris hanya dipandang sebagai sebuah pajangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Andre Rosiade dalam acara Sapa Indonesia Malam yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube KompasTV, Minggu (15/12/2019).

"Nah tapi yang menarik sebenarnya, ini juga pelajaran, kenapa dari zaman Bu Rini dan menteri sebelumnya ini tidak diurus? Karena memang persepsi dari zaman dulu, komisaris itu pajangan," ujar Andre.

Menurut Andre, Direksi merasa tidak perlu diawasi karena merasa dekat dengan deputi menteri, dekat dengan sekretaris kementerian (sesmen), dan dekat dengan menteri BUMN.

"Sehingga inilah persepsi selama ini dimata direksi, bahwa komisaris ini pajangan," terang Andre.

Lebih lanjut, Andre menungkapkan keputusan dari Menteri BUMN Erick Thohir untuk memperkuat peran komisaris sudah tepat.

"Komisaris akan menjadi mata, telinga, dan kepanjangan menteri BUMN untuk mengawasi direksi, itu sudah langkah tepat," jelas Andre.

Andre menambahkan, jika direksi merangkap jabatan terlalu banyak, maka hasil kerjanya tidak akan efektif.

Selain itu, waktu direksi yang rangkap jabatan akan terlalu banyak akan tersita, sehingga akan susah berkonsentrasi untuk pekerjaan di perusahaan induk.

Erick Thohir Minta Ahok dan Nicke Mengecek 142 Anak Perusahan di Pertamina

Menteri BUMN Erick Thohir meminta Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Nicke Widyawati mengecek secara rinci 142 anak usaha Pertamina.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Erick Thohir saat menggelar Rapat Bulanan dengan Komut dan Dirut Pertamina.

Erick Thohir meminta Komut dan Dirut untuk mengecek secara rinci 142 anak perusahaan Pertamina.

Data mengenai anak perusahaan Pertamina tersebut harus dilaporkan pada Januari 2020 mendatang.

Data tersebut diperlukan Erick Thohir karena dirinya tidak mengetahui bidang apa saja yang dikerjakan anak usaha Pertamina.

"Saya minta mapping 142 perusahaan ini ya kan, usahanya apa, terus gimana kesehatan perusahaannya," ujar Erick Thohir.

Upaya ini dilakukan Erick Thohir untuk mencegah Pertamina dikuasai oknum-oknum tertentu yang akhirnya merugikan Pertamina.

"Saya juga nggak mau nanti ternyata (mohon maaf) seperti yang kemarin saya bicara 142 perusahaan yang ada di Pertamina ini hanya oknum-oknum yang akhirnya menggerogoti Pertamina," tuturnya.

"Nah ini yang saya sudah minta laporan untuk daripada Dirut dan Komut," tambahnya.

Dalam rapat bulanan tersebut, Erick Thohir juga meminta laporan untuk persiapan destinasi wisata di Laboan Bajo.

"Kalau mau menjadi kota tujuan wisata kan minyaknya musti aman, makanya salah satu saya ingin mendapatkan laporan di bulan Januari bagaimana persiapan untuk Laboan Bajo," jelas Erick Thohir.

Erick Thohir juga menegaskan bahwa dirinya telah mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) yang berhubungan dengan pembentukan anak dan cucu perusahaan di BUMN.

"saya juga sudah mengeluarkan Kepmen, bahwa pembentukan anak perusahaan dan cucu persuahaan itu sekarang harus ada review dari kita alasannya apa, jangan sampai ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum hanya untuk menggerogoti perusahaan yang sehat," jelas Erick Thohir.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)