TRIBUNNEWS.COM - Baru-baru ini, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menyebut jika kebijakan ekspor benih lobster sama dengan komoditas tambang nikel.

Menurut Edhy, prinsip kebijakan membuka ekspor benih lobster sama dengan ekspor bijih nikel.

Pernyataan Menteri Edhy tersebut langsung mendapat kecaman dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Susi memberikan kritik soal perbedaan antara kebijakan untuk benih lobster dan nikel.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah juga ikut menanggapi kritikan yang dilontarkan Susi Pudjiastuti.

Tanggapan tersebut ia ungkapkan melalui akun Twitter pribadinya, @Fahrihamzah pada Selasa (17/12/2019).

"Bu, Bagus ibu tulis buku soal lobster ini. Sebab kami juga bertanya kenapa ibu tiba2 setelah banyak dipuji oleh “bos” tiba2 seperti “dihilangkan”. Sangat hostile...akan sangat baik bagi publik jika sebuah buku bisa dibaca secara luas...saya dukung ibu terus berkarya!" tulis Fahri dalam cuitannya.

Di awal cuitannya, Fahri memuji tulisan Susi soal ekspor benih lobster yang ramai belakangan ini.

Fahri juga mempertanyakan mengapa Susi yang banyak dipuji tiba-tiba seperti 'dihilangkan' oleh Presiden.

Menurut Fahri, hal itu seperti ada perseteruan atau tidak bersahabat.

Fahri melanjutkan akan sangat baik bagi publik jika tulisan Susi soal lobster bisa dibaca secara luas.

Di akhir cuitannya, Fahri menuturkan akan mendukung Susi untuk terus berkarya.

Sebelumnya, diberitakan Tribunnews.com, Susi Pudjiastuti mengkritik kebijakan Menteri Edhy soal ekspor benih lobster.

Susi mengatakan melalui akun Twitter pribadinya, @susipudjiastuti pada Selasa (17/12/2019).

"Nikel adalah SDA yg tidak renewable/ yg bisa habis. Lobster adalah SDA yg renewable, yg bisa terus ada & banyak kalau kita jaga!!!!!" tulis Susi dalam cuitannya.

Susi menuturkan menyamakan lobster dengan nikel tidak sebanding.

Pasalnya, menurut Susi, nikel itu benda mati tidak bisa beranak pinak dan jika diambil akan habis.

Sedangkan, lobster adalah makhluk bernyawa, yang bisa berkembang biak.

Baca: Heboh Izin Ekspor Benih Lobster Dibuka Lagi, Kementerian Kelautan Bilang Baru Sebatas Kajian

Dalam cuitannya, Susi juga menyoroti soal kelebihan lobster yang lain, yakni bisa ditangkap dengan mudah dengan pancing atau bubu dari nelayan kecil di pesisir.

Untuk itu, pengambilan lobster tidak perlu menggunakan kapal besar atau alat modern yang lain.

Susi menekankan negara wajib untuk menjaga keberlangsungan hidup para nelayan kecil dengan baik dan benar.

Oleh sebab itu, Susi menekankan melarang pengelolaan Sumber Daya Alam yang bisa diperbarui secara instan dan masif.

Susi bahkan mengecam dalam cuitannya terkait pengambilan plasmanutfahnya.

Ia mengaitkan dengan berita sebelum tahun 2000an, lobster berukuran lebih dari 100 gram di Pangandaran bisa didapatkan 3 sampai 5 ton perhari saat musimnya.

Namun, pada saat ini 100 kilogram perhari saja tidak ada.

Baca: Harga Lobster Bisa Semahal Harley Davidson, Kok Bisa?

Susi juga menyoroti hal yang sama di daerah lain, seperti Pelabuhan Ratu, Jogja Selatan, Jawa hingga Sumatera.

"Dulu 15 thnan yg lalu Lobster masih Min 300 sd 500 Kg bahkan Ton. Satu nelayan pancing bisa dapat 2kg sd 5kg/hari. Sekarang mrk hanya dapat 1 atau 2 ekor saja. Lobster tlh berkurang banyak" tulis Susi dalam cuitannya.

Lantas Susi juga menyoroti negara lain, seperti Australia, India, dan Cuba yang tidak mengambil bibit lobster.

Menurutnya, lobster besar bisa menjadi induk yang produktif.

Susi menyebut negara tetangga tidak membudidayakan dan tidak mengekspor bibit lobster.

Susi juga menekankan hal tersebut karena Lautan NKRI kaya akan ribuan jenis ikan, udang, crustacean dan lain-lain.

Apalagi persoalan tentang potensi dan perdagangannya.

Namun, sudah tiga tahun yang lalu selalu menjadi persoalan terkait bibit lobster ekspor dan budidayanya.

Baca: Susi Pudjiastuti Sebut Lobster Bernilai Ekonomi Tinggi: Nelayan Tak Boleh Bodo, Rugi Bila Dibiarkan

Susi menekankan jika ia sudah menjawab persoalan mengenai bibit lobster dari beberapa tahun yang lalu.

Di akhir cuitannya, susi mengingatkan jika Djuanda dan UNCLOSE 1982 sudah memberikan NKRI kedaulatan laut sampai 200 NM sebagai Zona Ekonomi Eksklusifnya untuk kesejahteraan bangsa.

(Tribunnews.com/Maliana)