TRIBUNNEWS.COM, CHINA  - Sikap ormas-ormas Islam dan pemerintah Indonesia yang cenderung "bungkam" atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnik minoritas Uighur di Xinjiang, China, dianggap berkaitan dengan urusan ekonomi.

Namun, hal ini dibantah oleh perwakilan pemerintah yang menyebut, Indonesia melakukan "pendekatan diplomasi lunak yang proporsional" terhadap masalah itu.

Tudingan itu semula diberitakan oleh sebuah surat kabar Amerika Serikat berdasarkan hasil penelitian lembaga kajian Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), Explaining Indonesia's Silence on The Uighur Issue yang dirilis Juni silam.

Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga juru bicara wakil presiden, Masduki Baidlowi, membantah isu organisasinya dirayu oleh China terkait Muslim Uighur.

Baca: PKB Nilai Tudingan Media Barat ke Ormas Islam Soal Uighur Menyesatkan

Dia pun menegaskan, pemerintah Indonesia tidak bersikap lantang atau yang dia sebut sebagai 'megaphone diplomacy' dan sebaliknya menempuh pendekatan diplomasi lunak.

"Indonesia mengambil sikap soft diplomacy yang proporsional. Soft diplomacy bukan berarti lemah, kami juga lakukan langkah-langkah," ujar Masduki kepada BBC News Indonesia, Rabu (18/12).

Ratusan ribu Muslim Uighur dilaporkan dipenjara di kamp-kamp untuk menjalani hal yang disebut sebagai pencucian otak, meskipun pemerintah China mengatakan mereka mendapatan pelatihan secara suka rela.

'Tidak berdasar' dan 'fitnah'

Sebelumnya, surat kabar Wall Street Journal melaporkan bahwa pemerintah China mendanai sekelompok delegasi asal Indonesia yang terdiri dari organisasi Islam dan wartawan untuk berkunjung ke Xinjiang dalam upaya meraih dukungan internasional dan membentuk opini publik.

Tudingan bahwa dua ormas Islam terbesar Indonesia dibungkam dengan gelontoran dana dari pemerintah China agar tidak menyuarakan penderitaan Muslim Uighur di Xinjiang, China langsung dibantah oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Namun, Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlowi menyebut bahwa tudingan itu "tidak benar".

Dia beralasan kunjungan perwakilan organisasinya bersama Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Februari silam adalah untuk memastikan pemberitaan terkait adanya dugaan pelanggaran HAM berat dan kamp-kamp konsentrasi yang didedikasikan untuk Muslim Uighur di Xinjiang.

"Setelah sampai sana, ternyata memang ada sebagian pemberitan itu benar, ada yang tidak."