Anggota Komisi III DPR Nilai Dewan Pengawas KPK Pilihan Jokowi Memiliki Rekam Jejak yang Bersih
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Taufik Basari, menilai komposisi 5 orang Dewan Pengawas KPK yang dipilih Presiden Jokowi sudah tepat.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Laporan wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Taufik Basari, menilai komposisi 5 orang Dewan Pengawas KPK yang dipilih Presiden Jokowi sudah tepat.
Lima anggota Dewan Pengawas KPK yang sudah dilantik tersebut dianggap memiliki rekam jejak yang baik, bersih, dan berintegritas.
“Selain itu memiliki pengalaman di bidang hukum khususnya hukum pidana dan acara pidana, dan independen,” ujar Taufik Basari saat dihubungi, Jumat, (20/12/2019).
Menurutnya tantangan Dewan Pengawas dan pimpinan KPK saat ini adalah menjawab keragu-raguan publik bahwa UU KPK yang baru akan melumpuhkan pemberantasan korupsi.
Baca: Jokowi Berikan Informasi Soal Wilayah Rawan Korupsi Kepada Dewan Pengawas KPK
“Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK harus mampu menunjukkan bahwa justru kinerja KPK yang baru akan tetap optimal dan bahkan bisa lebih baik,” katanya.
Taufik mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan dalam pemberantasan korupsi, siapapun pimpinannya.
Dukungan masyarakat menurutnya sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi.
Baca: Resmi Dilantik Jokowi, Ketua Dewan Pengawas KPK: Kami Bukan Penasehat
“Saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian Pimpinan KPK terdahulu yang telah bekerja dengan baik dan saya berharap transisi kepemimpinan KPK dapat berjalan mulus dan sekaligus saya meminta agar seluruh pegawai KPK dapat menyambut Pimpinan KPK yang baru dan siap bekerjasama dengan baik demi semangat pemberantasan korupsi,” katanya.
Kepada Komisoner dan Dewan Pengawas KPK yang baru, Taufik mengaku menaruh harapan tinggi dalam pemberantasan korupsi.
Ia berharap pemberantasan korupsi semakin baik dan efektif ke depannya.
“Saya menaruh harapan tinggi kepada Pimpinan KPK yang baru agar dapat lebih mengoptimalkan kerja KPK dalam hal memberantas dan membangun sistem pencegahan korupsi serta bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan,” katanya.
Beri informasi soal wilayah rawan korupsi
Dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat informasi wilayah rawan korupsi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.