Kemlu dan PPDI Gelar Penganugerahan Film Pendek 'Indonesia Inklusif'
Kemlu RI bekerjasama dengan PPDI menyelenggarakan malam penghargaan kepada para pemenang Kompetisi Film Pendek 'Indonesia Inklusif'.
Editor: Sugiyarto
![Kemlu dan PPDI Gelar Penganugerahan Film Pendek 'Indonesia Inklusif'](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/lm-pendek-indonesia-inklusif.jpg)
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) bekerjasama dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) menyelenggarakan malam penghargaan kepada para pemenang Kompetisi Film Pendek 'Indonesia Inklusif'.
Dirjen kerjasama ASEAN Jose Tavarez mengatakan kompetisi film yang telah diluncurkan di bulan September itu merupakan salah satu komitmen Kemlu untuk memberikan perhatian lebih terhadap hak penyandang disabilitas.
"Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen kementerian luar negeri, PPDI serta beberapa pihak untuk bersama-sama memberikan awarness dan membantu pemenuhan hak-hak teman-teman penyandang disabilitas," ujar Jose Tavarez, Kamis (19/12/2019).
Jose berujar Indonesia sebagai negara anggota ASEAN selalu berupaya untuk mempromosikan pemenuhan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, baik itu melalui kebijakan-kebijakan publik maupun implementasi rencana aksi tingkat nasional dan regional.
"Tadi sudah diumumkan, salah satu capaian penting di ASEAN terkait penyandang adalah disahkannya ASEAN Enabling Masterplan 2025, untuk mewujudkan Indonesia Inklusif,"
Bertepat di lantai dua Ayla Kantin DiplomasiKemlu, diharapkan melalui kompetisi film pendek ini kesadaran publik akan pentingnya hak-hak disabilitas akan meningkat.
"Kegiatan ini diharapkan akan mendorong Pemerintah Indonesia untuk menjaga komitmen dalam menjamin pemenuhan hak-hak disabilitas, dengan mengimplementasikan 76 butir aksi dalam ASEAN Enabling Masterplan di 2925," ujar Jose Tavarez
Dalam acara itu, hadir pula staf khusus Presiden RI bidang sosial, Angkie Yudistia, pejabat dari Kemensos, perwakilan PPDI, dan International Foundation for Electoral Systems (IFES)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.