TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 siang ini, Jumat (20/12/2019).

Lima pimpinan KPK yang akan dilantik adalah Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Alexander Marwata, dan Firli Bahuri.

Sementara itu, Firli Bahuri yang kini berpangkat Komjen ditetapkan sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 oleh Komisi III DPR RI.

Dilansir Kompas.com, hal itu DPR menetapkan Firli Bahuri menjadi Ketua KPK beserta empat pimpinan KPK lainnya dalam Rapat Pleno Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 13 September 2019 lalu.

Pemilihan lima calon pimpinan sebelumnya dilakukan melalui mekanisme voting setelah tahap uji kepatutan dan kelayakan di ruang Komisi III.

"Berdasarkan diskusi, musyawarah dari seluruh perwakilan fraksi yang hadir menyepakati untuk menjabat Ketua KPK masa bakti 2019-2023 sebagai ketua adalah saudara Firli Bahurk," ujar Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin saat memimpin rapat.

Profil Firli Bahuri

Firli Bahuri merupakan calon pimpinan dari unsur kepolisian yang lolos hingga tahap akhir dan akhirnya terpilih sebagai Ketua KPK.

Firli merupakan mantan Kapolda Sumatera Selatan.

Firli lahir di Prabumulih, Sumatera Selatan, 8 November 1963.

Firli pernah menjadi Deputi Penindakan KPK, Kapolda Nusa Tenggara Barat, Wakapolda Jawa Tengah, dan Wakapolda Banten.

Firli lulus dari Akademi Kepolisian tahun 1990.

Ia tercatat pernah menjabat Kapolres Persiapan Lampung Timur pada 2001.

Karir Firli di kepolisian terbilang moncer.

Pada 2005, Firli menjabatan Kasat III Ditreskrimum di Polda Metro Jaya.

Setelah itu, ia menjabat Kapolres Kebumen dan Kapolres Brebes pada 2006 dan 2007.

Dua tahun kemudian, Firli kembali ke Polda Metro Jaya sebagai Wakapolres Metro Jakarta Pusat.

Firli menjabat asisten sespri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010.

Sementara itu, setelah bertugas sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Jateng, 2012 Firli dipercaya sebagai ajudan wakil presiden saat itu, Boediono.

Pada 2014, Firli menjabat Wakapolda Banten.

Kemudian di 2016, Firli menjabat Karodalops Sops Polri.

Kemudian pada 2017, Firli dipromosikan menjadi Kapolda NTB.

Pada 2018, dirinya ditugaskan di KPK sebagai Deputi Penindakan.

Pangkat Irjen didapatnya saat menjabat Kapolda Sumatera Selatan.

Sebelum ditetapkan menjadi Ketua KPK, Firli menjabat Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) pada November 2019 lalu.

Harta Kekayaan Rp 18 miliar

Firli Bahuri tercatat memiliki kekayaan sebesar lebih dari Rp 18 miliar atau tepatnya Rp 18.226.424.386.

Hal itu berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Firli dengan tanggal pelaporan 29 Maret 2019 yang diunduh dari situs elhkpn.kpk.go.id.

Firli tercatat memiliki 8 bidang tanah dan bangunan dengan beragam ukuran di wilayah Bandar Lampung dan Bekasi.

Satu di antaranya merupakan warisan tanah seluas 250 meter persegi dan bangunan seluas 87 meter persegi di Bekasi dengan nilai Rp 2,4 miliar.

Adapun nilai total aset tanah dan bangunan Firli mencapai Rp 10.443.500.000.

Firli tercatat memiliki 5 kendaraan, yaitu motor Honda Vario tahun 2007 dengan nilai Rp 2,5 juta, Yamaha N-Max tahun 2016 dengan nilai Rp 20 juta, mobil Toyota Corolla Altis tahun 2008 dengan nilai Rp 70 juta.

Kemudian, Toyota LC Rado tahun 2010 dengan nilai Rp 400 juta dan Kia Sportage 2.0 GAT tahun 2013 senilai Rp 140 juta.

Kas dan setara kas yang dimiliki Firli tercatat senilai Rp 7.150.424.386.

Firli tercatat mengurus laporan kekayaannya terakhir dalam jabatannya sebagai Deputi Penindakan KPK, dari April 2018 hingga Juni 2019.

Bersamaan Lantik Dewan Pengawas KPK

Sementara itu Presiden Jokowi diagendakan melantik pimpinan KPK berbarengan dengan pelantikan Dewan Pengawas KPK hari ini, Jumat (20/12/2019).

Dilansir Kompas.com, hal itu terkonfirmasi oleh Jokowi di sela-sela kunjungannya di Balikpapan, Rabu (18/12/2019).

"Iya Jumat dilantik," kata Jokowi.

Sementara itu Jokowi juga sedikit membocorkan nama-nama yang diusulkan menjadi Dewan Pengawas KPK.

Jokowi menyebut dewan pengawas berasal dari berbagai latar belakang yakni hakim, jaksa, mantan pimpinan KPK, ekonom, hingga ahli hukum.

Jokowi juga menyebut nama beberapa calonnya, yakni Artidjo Alkostar, Albertina ho hingga eks pimpinan KPK Taufiqurrahman Ruki.

Hingga kini, belum ada pengumuman lebih lanjut dan lebih rinci terkait siapa saja yang akan menduduki posisi Dewan Pengawas KPK tersebut.

Mengenai sistem pelantikan, belum diketahui juga apakah Jokowi akan terlebih dahulu mengumumkan kelima nama sebelum dilantik.

Dikabarkan, pelantikan Dewan Pengawas KPK akan diselenggarakan di Istana Negara pukul 14.30 WIB nanti.

Sebelumnya dikabarkan beberapa nama yang diusulkan menjadi anggota Dewan Pengawas KPK antara lain Artidjo Alkostar, Taufiequrachman, dan Albertina Ho.

(Tribunnews.com/Wahyu Gilang Putranto) (Kompas.com/Kristian Erdianto/Ihsanuddin/Laksono Hari Wiwoho)