TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebelum Presiden Joko Widodo menentukan dan memilih Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada dugaan sementera pihak bahwa Dewas ini dibentuk untuk mengerdilkan dan melemahkan KPK.

Namun fakta yang terjadi, kata tokoh nasional Maruarar Sirait, justeru Jokowi menjawab kekhawatiran publik dan membalikkan asumsi sebagian orang tersebut.

"Pada saat Jokowi diberikan kewenangan oleh UU untuk menentukan siapa Dewas, Jokowi menggunakannya secara tepat dan bertanggungjawab," kata Maruarar saat diwawancara dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (22/12/2019).

Jokowi, kata Maruarar, bisa saja memilih orang yang tidak kredibel dan tidak dipercaya rakyat.

Dan bila ini terjadi, sebagian orang bisa mengatakan bahwa Dewas bisa dikendalikan Jokowi untuk mengendalikan dan mengontrol KPK.

Namun yang terjadi, sambung Ara, pada saat diberikan kewenangan itu, Jokowi lebih memilih orang-orang yang punya kredibilitas, punya reputasi tinggi dan diharapkan publik.

"Artijo misalnya. Siapa yang berani beracara dengan Artijo di Mahkamah Agung. Siapa yang dapat pengurangan hukuma oleh Artijo. Dia pilih orang yang tidak bsa diintervensi siapapun, termasuk oleh Jokowi," kata Ara.

"Juga dengan Albertina Ho, yang sangat kredibel, sederhana namun tegas. Juga Tumpak dengan track record yang panjang," masih kata Ara, demikian orang yang dikenal sebagai orang dekat Jokowi ini.

Maruarar pun menekankan bahawa itulah Jokowi. Jokowi tidak menggunakan otoritas itu untuk menjadi otoriter atau dzalim.

Justru Jokowi menggunakan kewenangan itu untuk memilih orang yang memiliki reputasi tinggi, yang bahkan tak bisa diintervensi Jokowi sekalipun.