Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus Jiwasraya

Said Abdullah: Ada Moral Hazard Secara Sistematis dan Terorganisir di Jiwasraya

Said menyampaikan sejumlah opsi pemulihan bisnis dan pengembalian uang pemegang polis Jiwasraya.ka

Said Abdullah: Ada Moral Hazard Secara Sistematis dan Terorganisir di Jiwasraya
Tribunnews.com/Taufik Ismail
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar), DPR RI, MH. Said Abdullah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah melakukan pengetatan pengawasan terhadap model bisnis asuransi di Indonesia, utamanya Asuransi Jiwasraya.

Diduga, perusahaan asuransi pelat merah ini mengabaikan prinsip kehati-hatian dengan menginvestasikan dana nasabahnya pada portofolio yang berisiko tinggi demi mengejar imbal tinggi (high return).

“Jangankan manajer investasi, mahasiswa barupun tahu kalau mengejar gain investasi pada saham berkinerja buruk akan sangat beresiko,” tegas Said di Jakarta, Senin (30/12/2019).

Menurut Said, perbaikan tata kelola bisnis industry asuransi nasional harus dilakukan. Terlebih per Oktober 2019 terdapat penurunan aset yang signifikan pada industri asuransi Indonesia.

Baca: Resmi, Arema FC Dapatkan Andalan Timnas U23 Indra Sjafri, Jaimerson Xavier Juga Dirumorkan Merapat

Baca: Bonek Berpotensi Kehilangan Dua Andalan Persebaya Surabaya, Berikut Situasi Anak Asuh Aji Santoso

Data menyebutkan, posisi asset asuransi pada September 2019 sebesar Rp 1.289 triliun turun drastis ke Rp 733 triliun per Oktober 2019, sementara liabilitas mencapai Rp 760,4 triliun.

“Permasalahan gagal bayar polis asuransi Jiwasraya yang terjadi saat ini adalah pelajaran berharga bagi industry asuransi nasional. Karenaya, saya minta OJK agar menjadikan kejadian ini sebagai evaluasi lemahnya kinerja pengawasan mereka,” tegas Said.

Politisi Senior PDI Perjuangan ini mengatakan kejadian di asuransi Jiwasraya ini harus menjadi refleksi bagi pemerintah bahwa penempatan sejumlah komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN harus benar-benar menunjukkan kompetensi dan kinerjanya baik.

Sebab mitigasi resiko investasi paling baik adalah dari sistem internal perusahaan sendiri.

Hal itu bisa optimal dengan komisaris yang bekerja professional.

Said menjelaskan, penempatan komisaris yang memiliki track record yang baik sangat penting untuk memitigasi kesalahan penempatan investasi.

Halaman
123
Ikuti kami di
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas