TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar-lembaga Dahnil Anzar Simanjuntak menanggapi pernyataan Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid yang menyayangkan sikap lembek Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait persoalan kedaulatan wilayah Zone Ekonomi Ekslusif Indonesia di laut Natuna.

Dahnil menegaskan, sikap Prabowo sama dengan yang disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

"Sikap Pak Prabowo sama dengan yang disampaikan Menlu ketika konpres bersama. Sikap itu dirumuskan bersama dan kebetulan yang diminta menyampaikan Menlu," ujar Dahnil ketika dikonfirmasi, Sabtu (4/1/2020).

Baca: Guru Besar UI Sayangkan Sikap Menhan Prabowo

Sebelumnya, Kholid sangat menyayangkan sikap lembek Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang justru menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.

Karena itu menurut Dahnil, pernyataan PKS itu sebagai pernyataan politik yang sarat dengan modus mendown-grade Menhan Prabowo.

"Pernyataan PKS saya pahami sebagai pernyataan politik yang sarat dengan modus men-downgrade Menhan. Abai dengan fakta bahwa sikap Menhan ya sama dengan seperti disampaikan Menlu sebagai otoritas diplomasi Luar Negeri," tegas Dahnil.

Baca: Soal Natuna, PKS Sayangkan Sikap Lembek Menhan Prabowo

Sebagai Menhan, imbuh dia, tentu Prabowo memiliki sikap tegas dalam menjaga kedaulatan bersama TNI.

TNI pun, tegas dia, sudah meningkatkan patroli di perairan Natuna.

Baca: Tak Bisa Ditawar Lagi, Kasus Natuna Jadi Ajang Jokowi hingga Prabowo Tunjukkan Kapasitasnya

"TNI sudah diminta mengintensifkan patroli di sana dan meningkatkan aktivitas. Selanjutnya Menhan dalam posisi siap menerima perintah sikap negara melalui Presiden, apa pun keputusan tersebut," jelasnya.