Guru Besar UI Bilang China Lagi Ngetes Reaksi Pejabat Baru di Kabinet Jokowi
Hikmahanto Juwana melihat China sedang menguji reaksi para pejabat baru di kabinet Presiden Joko Widodo
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Fajar Anjungroso
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana melihat China sedang menguji reaksi para pejabat baru di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait klaim Negeri Tirai Bambu itu di wilayah Natuna.
"Pelanggaran atas ZEE Indonesia di Natuna Utara oleh Coast Guard China bisa jadi ditujukan untuk menguji muka baru di kabinet Jokowi dan menguji soliditas kabinet," ujar Hikmahanto Juwana kepada Tribunnews.com, Senin (6/1/2020).
Hal yang sama pernah dilakukan oleh China, saat Presiden Jokowi baru beberapa tahun menjabat.
Ketika itu Presiden Jokowi tegas tidak mengakui sembilan garis putus, bahkan menggelar rapat di KRI di perairan Natuna Utara.
Baca: Mahfud MD Kirim 120 Nelayan untuk Melaut di Perairan Natuna
Pertanyaannya bagaimana dengan muka baru saat ini menduduki di kabinet? Mulai dari Menko Polhukam, Menhan, Menteri KKP sampai ke Kepala Bakamla yang baru.
Momentum inilah yang seharusnya dimanfaatkan oleh wajah baru untuk tetap berkomitmen dengan sikap Presiden dan kebijakan luar negeri Indonesia terkait Natuna Utara.
Untuk menunjukkan komitmen ini ada baiknya para wajah baru di Kabinet melakukan peninjauan perairan di Natuna Utara dan menyelenggarakan rapat di KRI yang sedang berlayar di perairan tersebut.
"Bila bentuk ketegasan seperti ini dilakukan maka pelanggaran oleh Coast Guard China akan menurun. Namun ini tidak berarti klaim China atas Natuna Utara akan pudar," tegasnya.
Ketegasan ini tidak harus dikhawatirkan akan merusak hubungan persahabatan Indonesia dan China atau merusak iklim investasi pelaku usaha asal China di Indonesia.
Banyak pengalaman negara lain yang memilki sengketa wilayah namun tidak berpengaruh pada hubungan persahabatan dan investasi.
Satu hal yang perlu dipahami, dia mengingatkan, klaim China di Natuna Utara tidak akan pernah pupus sampai akhir zaman.
Selama sembilan garis putus dan traditional fishing right dijadikan dasar klaim maka China akan selalu memepetahankan keberadaan fisiknya di Natuna Utara.
