TRIBUNNEWS.COM - Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal Riswanto mengaku siap melaut dan menjaga kedaulatan wilayah Indonesia di Perairan Natuna.

Hal itu disampaikan Riswanto usai mendapat pengarahan dari Menko Polhukam Mahfud MD bersama ratusan nelayan pantai utara (Pantura) Jawa di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

"Intinya kami dari Nelayan siap bahwasanya Natuna adalah bagian dari NKRI."

"Kami siap mengisi, siap kami berlayar di laut Natuna dengan apa yang nanti akan menjadi aturan, kami siap mengikuti," kata Riswanto, dilansir kanal YouTube MetroTVNews.

Riswanto bersama pihaknya dan Kemenko Polhukam akan terlebih dahulu membicarakan teknis keberangkatan ke Natuna.

Selain itu, kapasitas kapal akan dibahas lebih lanjut.

Diketahui, Pemerintah akan mengirimkan 120 nelayan Pantai Utara Jawa (Pantura) ke perairan Natuna untuk melaut di sana.

Hal itu sebagai tanggapan atas sejumlah kapal asing asal China masuk ke perairan Natuna yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa pemerintah tidak memiliki konflik dengan negara China.

Mahfud menegaskan tidak akan ada perang antara Indonesia dan China terkait klaim perairan Natuna.

"Jelas. Kita tidak dalam suasana berperang karena memang kita tidak punya konflik dengan China," kata Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

Pernyataan tersebut disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube KompasTV.

Belakangan ini, China telah melakukan klaim sepihak melalui peta nine dash lines negara itu.

Tak hanya itu, China juga berulah melalui masuknya kapal patroli China dan kapal nelayan yang beraktivitas di perairan Natuna.