TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sanjungan ke menteri Kabinet Indonesia Maju, soal konflik di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan Natuna.

"Saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik," ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Menurut Jokowi, persoalan di perairan Natuna tidak boleh ada tawar menawar dengan negara lain.

"Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," papar Jokowi.

Baca: Nelayan Pantura Diharapkan Turut Bela Negara di Perairan Natuna

Baca: Berbeda dengan Susi Pudjiastusi, Menteri KKP Tanggapi Santai China Masuk Natuna, Kita Harus Cool

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, tidak ada perang dengan China terkait kapal-kapal pencari ikan yang masuk wilayah perairan Natuna Utara.

Mahfud juga menegaskan, tidak ada negosiasi kapal-kapal ikan dan kapal coast guard China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Sebab, wilayah Natuna Utara merupakan wilayah Indonesia. Sehingga kapal-kapal ikan China harus keluar dari wilayah perairan Natuna.

"Tidak berperang kita. Kita mempertahankan kedaulatan. Tugas Kemenko Polhukam mengamankan itu. Jadi tidak ada perang, tetapi tidak ada nego. Karena kalau nego berarti kita mengakui itu milik bersama," ucap Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Tentara Nasional Indonesia mengirim lima Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), satu pesawat intai maritim, dan satu pesawat Boeing di Perairan Natuna Kepulauan Riau.

Hal itu menyusul adanya pelanggaran kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut oleh kapal-kapal Cina.

Operasi tersebut digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara.