Ia mengatakan, hubungan strategis yang selama ini terjalin baik antara Indonesia dan China akan tetap dipertahankan.

Sambungnya, keberadaan kapal penjaga pantai dan pencari ikan China di ZEE Indonesia dinilai memancing suasana menjadi keruh, padahal, kata Yudo, pemerintah China sudah mengakui, perairan itu adalah ZEE Indonesia.

"Sekarang, dua tahun kemudian mengingkari dengan mendatangkan Coast Guard'," katanya.

Penjaga Pantai alias Coast Guard, kata dia, adalah produk pemerintah. Jadi semestinya memahami aturan internasional dan kebijakan negaranya.

"Makanya tadi KRI kami suruh pahamkan kepada mereka. Anda adalah kapal pemerintah yang sebenarnya sudah tahu aturan internasional, sudah tahu kebijakan pemerintah anda, kok masih ngotot seperti ini," kata mantan panglima Komando Armada Indonesia Kawasan Barat TNI AL itu.

Ia berharap dalam dua hingga tiga hari ke depan sudah ada perkembangan lanjutan di Natuna.

Kepastian dan eksistensi ZEE Indonesia sudah ditetapkan memalui Undang-undang Nomor 5/1983 tentang ZEE Indonesia, yang di antaranya mengatur persyaratan dan perizinan resmi bagi siapa saja pribadi atau badan hukum asing dari pemerintah Indonesia jika dia ingin mengeksplorasi dan mengeksploitasi SDA hayati dan non hayati, potensi ekonomi alami, dan lain-lain.

UU ZEE ini diakui secara internasional.

Tambah kekuatan

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah terus memperkuat pasukan di wilayah perairan Natuna Utara.

Hal itu terkait kapal-kapal ikan dan kapal coast guard Cina di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan Natuna. Bahkan, penguatan pasukan sudah bergerak ke wilayah Natuna.

"Apa yang sudah diinstruksikan oleh presiden dan sebelum ini pun saya sudah bicara langsung dengan pihak Istana yang diwakili Mensesneg dua hari lalu, menyatakan sikap pemerintah tidak bergeser untuk kedaulatan itu. Dan minta agar kehadiran negara di sana direalisasikan," kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Baca: Pemerintah Tak Perlu Khawatir Iklim Investasi China di Indonesia Terganggu Terkait Natuna

"Dan kita sudah mulai merealisasikan, penguatan pasukan di sana sudah mulai bergerak," tambahnya.

Meski demikian, Mahfud menegaskan, peristiwa ini tidak dalam suasana berperang dan juga tak mengganggu perekonomian dan kebudayaan kedua negara.

"Tidak berperang kita. Kita mempertahankan kedaulatan. Oleh sebab itu urusan hubungan dagang, perekonomian, hubungan kebudayaan, hubungan apa pun dilanjutkan seperti biasa," tegasnya.

"Tugas Kemenko Polhukam mengamankan itu. Jadi tidak ada perang, tetapi tidak ada nego. Karena kalau menego berarti kita mengakui itu milik bersama," jelasnya.