TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono angkat bicara terkait kritik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto lembek dalam menangani konflik Natuna.

Menurut Ferry sebelum konfrontasi ada langkah-langkah diplomasi dalam menyelesaikan masalah dengan negara lain.

Baca: Jadi Dasar China Mengklaim Natuna, Apa Itu Nine-Dash Line?

Baca: Nelayan Pantura Diharapkan Turut Bela Negara di Perairan Natuna

Dalam menanggapi klaim sepihak China terhadap perairan Natuna, menurutnya langkah pertama yang dilakukan adalah diplomasi.

"Tidak ujug-ujug perang. Kan tidak mungkin. Jadi ada track pertama dan kedua. Track pertama menggunakan jalur diplomasi mengenai wilayah laut Natuna," kata Ferry saat dihubungi, Senin, (5/1/2020).

Menurut Ferry pengerahan armada angkatan laut untuk memperkuat posisi Indonesia di Perairan Natuna merupakan bagian dari langkah diplomasi.

Oleh karenanya Ferry tidak sependapat bila Prabowo disebut lembek dalam menghadapi konflik Natuna.

"Kan tegas tidak selalu perang, ketika ada sengketa seperti Natuna ada jalur diplomasinya. Ya menurut saya seperti itu sambil memperkuat angkatan laut untuk menjaga wilayah Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri RI Retno B Marsudi yang memprotes keras kebijakan Tiongkok yang mengklaim sepihak kedaulatan wilayah Zone Ekonomi Ekslusif Indonesia di laut Natuna.

"Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, Pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek. Meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok," kata Kholid dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/1/2019).

Kholid mengapresiasi respons tegas Menlu Retno yang mengirimkan nota protes ke pemerintah Tiongkok sebagai komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah negara.

Namun demikian, Kholid sangat menyayangkan sikap lembek Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang justru menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.

"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng, santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," ujarnya.