Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pemerintah Harus Buka Diplomasi Lewat Mahkamah Internasional Sikapi Klaim Cina Atas Laut Natuna

Syarief Hasan meminta pemerintah membuka diplomasi lewat Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan masalah klaim Cina terhadap perairan Natuna.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Pemerintah Harus Buka Diplomasi Lewat Mahkamah Internasional Sikapi Klaim Cina Atas Laut Natuna
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/1/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi Demokrat Syarief Hasan meminta pemerintah membuka diplomasi lewat Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan masalah klaim Cina terhadap perairan Natuna.

"Yang menerbitkan perairan internasional itu memang di Mahkamah Internasional. Jadi saya pikir perlu juga untuk dibuka diplomasi ke sana," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Baca: Demokrat Dukung Pembentukan Pansus Jiwasraya

Keterlibatan Mahkamah Internasional menurut Syarief untuk mengokohkan perairan Natuna sebagai bagian dari NKRI.

Belajar dari pengalaman menurutnya, Cina kerap melanggar aturan yang sudah ditetapkan Mahkamah Internasional.

"Seperti kasus Filipina, sekalipun Filipina sudah menang tapi kadang-kadang juga masih tidak ditaati (China). Jadi sekali lagi memang di Laut China Selatan itu yang menjadi persoalan bersama antar negara-negara yang terlibat yakni Cina, Vietnam, Malaysia dan sekarang Indonesia," tuturnya.

Syarief Hasan mengatakan pemerintah harus berani tegas terhadap Cina Soal Natuna.

Baca: Demokrat: Jokowi Harus Belajar dari SBY Saat Sikapi Klaim Blok Ambalat, Jangan Loyo Soal Natuna!

BERITA REKOMENDASI

Indonesia tidak perlu takut ekonomi terganggu, akibat buruknya hubungan Cina dan Indonesia.

Menurutnya dalam sektor ekonomi, Cina juga membutuhkan Indonesia.

Baca: Makna Harga Mati untuk Kedaulatan di Natuna

Ia menambahkan Indonesia bisa saja meninjau kembali hubungan kerjasama ekonomi dengan Cina bila negara tirai bambu tersebut berkeras mengklaim Natuna sebagai bagian dari wilayahnya.

"Seperti yang telah saya sampaikan kalau menyangkut implikasi pada ekonomi kalau memang mereka tidak menghargai kedaulatan NKRI, apapun maka kita tentu akan kita pertimbangkan dan kita lakukan," katanya.

Soal kedaulatan tak ada negosiasi

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, Indonesia akan menyelesaikan persoalan kedaulatan dengan Cina melalui upaya diplomasi dan militer.

Menurutnya ada dua pendekatan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan persoala di perairan Natuna.

"Pendekatan diplomasi atau pedekatan politik melalui diplomasi. Diplomasi dimulai dengan yang soft. Sampai dengan yang hard. Berikutnya pendekatan militer atau keamanan, pertahanan keamanan," kata Moeldoko saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Senin (6/1/2019).

Baca: Edhy Prabowo: Kita Tidak Boleh Kalah dengan Garakan Kapal Cina

Terkait pendekatan diplomasi, ia menuturkan melalui menteri luar negeri RI maupun menteri pertahanan RI akan melakukan pembicaraan tingkat tinggi dengan pihak Cina.

"Sekarang menteri sudah melakukan langkah-langkah diplomasi," ungkap Moeldoko.

Sementara dengan pendekatan militer ia mengungkapkan, TNI telah mengambil langkah tepat untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia.

Baca: Klaim Sepihak China, Nelayan Pantura: Natuna adalah Bagian NKRI, Kami Siap Berlayar di Sana

"TNI sudah mengambil langkah-langkah antisipasif, dengan mengerahkan berbagai kekuatan untuk mengisi area Natuna. Bagi saya intinya kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan," katanya.

Nelayan Pantura siap melaut di perairan Natuna

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal Riswanto mengaku siap untuk melaut dan turut menjaga perairan Natuna dari pencuri ikan.

Hal itu disampaikanya usai mendapat pengarahan dari Menko Polhukam Mahfud MD bersama ratusan nelayan pantai utara (Pantura) Jawa di ruang Nakula, Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

"Intinya kami siap, bahwasanya Natuna adalah bagian dari NKRI dan kami siap mengisi, siap kami berlayar di laut Natuna dengan apa yang nanti akan menjadi aturan, kami siap mengikuti," kata Riswanto.

Baca: Luhut dan Mahfud MD Janji Selesaikan Omnibus Law Keamanan Laut untuk Back Up Bakamla

Diketahui, Pemerintah akan mengirimkan 120 nelayan Pantura ke Laut Natuna untuk melaut di sana. 
Alasannya, banyak kapal-kapal asal Cina yang mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Riswanto mengatakan, program melaut ke Natuna sebenarnya sudah diarahkan pemerintah sejak Menko Kemaritiman era Rizal Ramli.

Namun, kala itu arahan tersebut terhenti tanpa alasan yang jelas.

Kini, nelayan kembali diarahkan untuk melaut di ZEE Indonesia setelah kapal Cina kedapatan mengambil ikan secara ilegal.

Baca: Soal Natuna, Mahfud MD Tegaskan Tak Akan Perang Lawan Cina, Tapi Menolak Jalur Diplomasi

"Sekarang ketika kita ada permasalahan ini baru kita kembali untuk diarahkan ke Natuna. Padahal menurut pemerintah sumber daya ikan di sana sangat melimpah dan patut kita kelola oleh nelayan-nelayan kita sendiri," jelasnya.

Meski demikian, Riswanto mengungkapkan kendala yang dihadali nelayan Pantura jika harus melaut ke perairan Natuna.

Yakni, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan mahalnya biaya akomidasi.

"Untuk kapal-kapal di atas 30 gross ton (GT) kita kan memakai BBM industri. Sedangkan biaya yang kita butuhkan untuk melaut ke Natuna itu tidak sedikit. Termasuk paling besar adalah biaya operasional terkait dengan harga BBM itu," katanya.

Baca: Bakamla Ubah Pola Operasi Sikapi Masuknya Kapal Cina ke Perairan Natuna

Menurutnya, sebelum subsidi BBM untuk nelayan dicabut, banyak nelayan yang berlayar ke Natuna.

Tapi, ketika subsidi BBM dicabut dan dibatasi hanya untuk (kapal) 30 GT ke bawah, biaya operasional untuk melaut menjadi mahal.

"Padahal kita sifatnya adalah mencari ikan yang belum tentu kita dapat hasil ikannya," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas