TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Privatisasi jilid II pelabuhan petikemas nasional terbesar JICT kepada Hutchison Hong Kong harus disikapi tegas oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Ketua Umum SP JICT, Hazris Malsyah mengatakan, saatnya Meneg BUMN Erick Thohir benar-benar bekerja dengan ahlak dan mengambil sikap tegas.

"Sikap tegas itu untuk melindungi kepentingan bangsa dengan segera mengembalikan JICT ke pangkuan ibu pertiwi," kata Hazris Malsyah dalam keterangan pers, Selasa (7/2/2020).

Hazris mengatakan, proses privatisasi JICT tidak transparan dan merugikan negara yang telah dibuktikan auditor negara BPK lewat laporan hasil audit investigasi.

Privatisasi JICT telah melanggar berbagai aturan dan merugikan negara setidaknya Rp 4,08 trilyun.

Bahkan dalam laporan BPK, pihak Hutchison turut terlibat atas kerugian negara tersebut.

Baca: Luhut: Pengusaha AS Juga akan Segera Inves di Indonesia

Baca: Bahas Ibu Kota Baru hingga CSR Korban Banjir, Erick Thohir Kumpulkan Para Bos BUMN

Baca: Erick Thohir akan Bentuk Kluster Industri Manufaktur Gantikan NSHI Era Rini Soemarno

Sampai saat ini privatisasi tanpa alas hukum ini masih terus dijalankan oleh Hutchison dan Pelindo II di JICT dengan manuver dan dalih-dalih yang tidak berdasarkan hukum.

"Meneg BUMN Erick Thohir harus bersikap tegas terhadap mereka yang bermain di area abu-abu atas nama investasi. Jangan sampai Meneg BUMN justru menjadi bagian dari hal yang terlihat seperti konspirasi global untuk penguasaan JICT sebagai aset strategis bangsa," katanya.

Dikatakannya, pelabuhan nasional penting dikelola secara mandiri terutama pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia seperti JICT.

Pelabuhan ini telah dikelola oleh Hutchison Hong Kong sejak tahun 1999 dan habis kontraknya di tahun 2019. Dalam hal alih teknologi sudah sangat cukup.

"Lagipula secara SDM, teknologi dan hal lainnya, pelabuhan ini sangat bisa dikelola oleh bangsa sendiri. Tidak ada urgensi kontrak Hutchison diperpanjang di JICT," katanya.

Baca: Harga BBM Resmi Turun, Erick Thohir Jelaskan Alasannya

Baca: Erick Thohir Bantah Tuduhan Miring Terima Suap dari Jiwasraya: Sekarang Banyak Diplesetkan

Baca: Menteri BUMN Erick Thohir Tinjau Posko Banjir di Cengkareng, Ada Warga Lupa Jabatannya

Disebutkan, sejak tahun 2014, Serikat Pekerja telah menolak privatisasi "haram" JICT bukan karena anti investasi asing namun lebih karena prosesnya tidak transparan dan demi kemandirian nasional.

Namun para pekerja telah diintimidasi hebat, mulai dari PHK lewat sms, penembakan mobil anggota serikat, mutasi massal sampai pengeroyokan terhadap aktivis.

"Padahal para pekerja telah memberikan produktivitas terbaik bagi JICT sehingga pelabuhan ini menjadi salah satu yang terbaik di Asia," katanya.