TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menilai, normalisasi dan naturalisasi sungai di Jakarta merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hal itu disampaikan Anies Baswedan, menanggapi instruksi dari Presiden Jokowi sebelumnya terkait normalisasi dan naturalisasi sungai di Ibu Kota Jakarta.

Sehingga ia meminta pertanyaan normalisasi dan naturalisasi sungai itu sebaiknya ditanyakan langsung kepada Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

"Nanti sama Pak Menteri. Itu programnya program Pak Menteri," kata Anies setelah rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

Anies menambahkan, normalisasi dan naturalisasi sungai merupakan proyek jangka panjang yang perlu dilakukan bersama-sama Kementerian PUPR.

Namun, ia menyebut, nantinya Pemerintah DKI Jakarta bersama Kementerian PUPR akan bersama-sama menyelesaikan permasalahan dari hulu sampai hilir sungai.

"Jadi memang pada akhirnya kita sama-sama supaya komprehensif dari hulu sampai hilir. Pelebaran sungai itu kita cuma bicara di hilir," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Anies Baswedan segera melakukan normalisasi seluruh sungai di Jakarta.

"Perlu saya sampaikan sungai yang ada di Jakarta bukan hanya Ciliwung saja, ada Sungai Pesanggrahan, Cipinang, Buaran, Sungai Bovart, dan 14 sungai lainnya," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

Sehingga, Jokowi meminta sungai di Jakarta perlu dilakukan normalisasi kembali.

"Ini semuanya saya kira perlu dilakukan pernormalan kembali sehingga aliran air yang ada di Jakarta bisa kembali normal," kata Jokowi.

Jokowi meminta sodetan Sungai Ciliwung yang mengarah ke Banjir Kanal Timur (BKT) segera dirampungkan.

Selain itu, ia juga meminta terkait masalah pembebasan lahan yang menjadi hambatan selama ini bisa diselesaikan.

"Saya minta yang sodetan Ciliwung menuju ke BKT itu juga tahun ini bisa dirampungkan," ungkap Jokowi.