Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I Laksamana Madya Yudo Margono memastikan pasukan TNI bakal mengawal nelayan dari Pantai Utara (Pantura) yang melaut di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.

Yudo mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pengamanan ini.

"Kemarin koordinasi dengan KKP kalau kita diminta untuk amankan pasti kita siap, karena disitu sudah tergelar unsur-unsur KRI kita jadi. Sekaligus kita melaksanakan operasi, sekaligus kita mengamankan kapal ikan kita sendiri," ujar Yudo di Mako Gabwilhan I, Jl Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).

Sejauh ini, Yudo mengatakan pihaknya telah bersinergi dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan KKP dalam hal pengamanan kapal-kapal di Natuna.

Selama ini, KKP selalu memberi informasi kepada pihak TNI jika melakukan penangkapan terhadap kapal nelayan ilegal.

"Dengan KKP juga demikian. Sehingga apabila menangkap kapal ikan, selalu info kepada kita. Sudah terlaksana, tadi mungkin dengan adanya situasi ini," tutur Yudo.

Sebelumnya, Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan hingga Rabu (8/1/2020) sudah ada 470 nelayan dari pulau Jawa yang mendaftar untuk berangkat ke Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Perairan Natuna Kepulauan Riau.

Baca: Cerita Nelayan yang Pernah Perang Botol dengan Kapal Taiwan di Natuna: Keamanan Harus Dijaga

Ia mengatakan nelayan-nelayan tersebut akam berangkat ke ZEEI Perairan Natuna Kepulauan Riau untuk membuktikan bahwa wilayah tersebut milik Indonesia.

"Sudah ada 470 nelayan dengan kapalnya, mendaftar mau ke sana untuk meramaikan Natuna untuk membutktikan bahwa itu milik kita. Itu baru dari Jawa, daerah lain juga banyak yang sudah kontak 'gimana caranya kami gabung ke sana?' kan ada Makassar, Maluku, macam-macam," kata Mahfud usai bertemu dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Rabu (8/1/2020).

Rencananya pemerintah akan mengirim sekitar 120 nelayan ke Laut Natuna. Para nelayan itu akan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di utara Pulau Natuna tersebut.