Berikut pernyataan Geng Shuang pada 3 Januari 2020, lalu:

"Saya ingin menekankan bahwa posisi dan proposisi China mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS.

Jadi apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak, tidak ada yang akan mengubah fakta objektif bahwa China memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang relevan.

Apa yang disebut putusan arbitrase Laut China Selatan adalah ilegal, batal, dan tidak berlaku dan kami telah lama menegaskan bahwa Tiongkok tidak menerima atau mengakuinya.

Pihak Tiongkok dengan tegas menentang negara, organisasi atau individu mana pun yang menggunakan putusan arbitrase yang tidak sah untuk merugikan kepentingan Tiongkok."

Prabowo Didesak untuk Dicopot

Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto menanggapi dengan santai soal desakan agar dirinya dicopot dari Kabinet Indonesia Maju.

Desakan tersebut muncul dari Ketua Divisi Hukum PA 212 Damai Hari Lubis.

Damai Hari Lubis menilai, Prabowo terlalu lembek dalam menyikapi polemik Indonesia dengan China terkait dengan Natuna.

"Oh begitu, silakan saja bicara. Kita kan negara demokrasi, orang boleh bicara apa aja," ujar Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Prabowo Subianto menilai, tidak masalah dianggap lembek dalam menyikapi persoalan di perairan Natura.

Namun, dirinya menegaskan akan tetap menjaga kedaulatan NKRI.

Ia menjelaskan, teritorial kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah 12 mil dari garis pantai dan lebih dari itu merupakan zona ekonomi khusus.

"Kapal manapun boleh masuk-keluar, tapi kalau eksploitasi ikan atau mineral, itu harus kerjasama, harus izin kita," kata Prabowo.

(Tribunnews.com/Whiesa/Daryono/Seno Tri Sulistiyono)