TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah disarankan perlu kembali menerapkan kebijakan penenggelaman kapal yang melakukan kegiatan ilegal fishing atau pencurian ikan di perairan Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dalam diskusi 'Jalan Keluar Sengketa Natuna' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020) kemarin.

Baca: Kunjungi Natuna, Jokowi Dinilai Tunjukkan Keseriusan Pemerintah Jaga Kedaulatan Negara

"Iya harus dipertahankan (penenggelaman kapal). Kayak orang nggak punya perasaan atau naif, ya dia akan melakukan tindakan seperti itu," kata Hikmahanto Juwana.

Dia mengatakan, patroli di wilayah laut harus ditingkatkan.

Hikmahanto pun meminta pemerintah tegas terhadap kapal-kapal yang masuk tanpa izin ke wilayah Indonesia.

Menurut Hikmahanto, di era Susi Pudjiastuti, kapal-kapal negara asing termasuk China seringkali merasa takut masuk ke wilayah Indonesia karena khawatir ditenggelamkan.

"Patroli kita harus menjalani tugasnya. Harus menangkapi. Bisa jadi nelayan China enggan masuk ke ZEE pada zaman Ibu Susi karena takut ditenggelamkan," tuturnya.

Selain berbicara soal penenggelaman kapal, Hikmahanto mengatakan pemerintah perlu memberikan perhatian kepada para nelayan.

Baca: Kasus Mutilasi di Sumbawa: Tersangka Suami Sendiri, Motifnya Karena Cemburu

Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif (ZEE).

"Nelayan kita harus ditingkatkan kemampuan menangkap ikan di ZEE. Lalu mereka dilengkapi kapal yang mampu mengarungi laut. Itu artinya pemerintah harus ada upaya memberikan insentif," kata Hikmahanto.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Kebijakan Penenggelaman Kapal ala Susi Pudjiastuti Disarankan Dipertahankan

Operasi di Laut Natuna masih terus dilakukan

TNI menyatakan kapal-kapal patrolinya tidak akaan ditarik dari perairan Natuna hingga situasi kembali normal.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi mengatakan, saat ini intensitas operasi masih belum berubah.

Baca: Respon Iran soal Amerika Serikat Siap Bernegosiasi Pascaserangan Misil ke Pangkalan Militer AS

"Kita menunggu hasil analisis situasi di lapangan, nanti kalau yakin sudah normal kembali, kita turunkan sampai intensitas normal seperti operasi rutin biasa," ujar Sisriadi kepada Kompas.com, Kamis (9/1/2020).

Sisriadi menjelaskan, kapal asing sebenarnya diperbolehkan melewati wilayah ZEE Indonesia selama tidak melakukan aktifitas ilegal dan tidak melanggar peraturan internasional.

Saat ini, sudah tidak ada lagi kapal yang melakukan illegal fishing di wilayah Natuna.

Meskipun Laut Natuna telah dipastikan bersih dari aktivitas pencurian ikan oleh kapal nelayan China, TNI tetap rutin melakukan operasi siaga khususnya di utara Laut Natuna.

Bersihnya perairan Natuna dari kapal nelayan dan coast guard China sebelumnya disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

"Sekarang untuk untuk Natuna, di area yang kemarin diributkan itu sudah tidak ada lagi coast guard China maupun nelayan China. Sudah keluar," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).

Baca: Kunjungi Natuna, Jokowi Dinilai Tunjukkan Keseriusan Pemerintah Jaga Kedaulatan Negara

Karenanya, saat ini tidak akan ada lagi polemik atau keributan terkait dengan pelanggaran kedaulatan negara.

Mahfud juga mengatakan wilayah Natuna sudah akan diisi dengan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan pemerintahan secara proporsional.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Kapal Patroli di Natuna Tak Akan Ditarik Sampai Situasi Normal Kembali

kapal nelayan China tinggalkan ZEE Indonesia

Baca: Usai Diperiksa Kejagung RI, Eks Direktur Utama dan Direksi Jiwasraya Kompak Irit Bicara

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Satu, Laksamana Madya Yudo Margono, memastikan kapal-kapal nelayan China telah bergerak meninggalkan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.

Yudo mengungkapkan kapal-kapal tersebut terpantau telah bergerak menuju ke utara.

"Hasil patroli dari Boeing terdeteksi kapal-kapal ikan China yang kemarin melakukan penangkapan ikan sudah bergerak ke utara, keluar dari ZEE Indonesia," ujar Yudo di Markas Kogabwilhan I, Jln Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).

Pasukan TNI kemudian memastikan kembali keluarnya kapal China tersebut dengan pemantauan menggunakan kapal CN 235 TNI AL.

Hasilnya hingga tadi pagi tidak ditemukan kapal-kapal tersebut di kawasan ZEE Indonesia.

Meski begitu, Yudo mengakui bahwa masih ada kapal-kapal coast guard China di kawasan ZEE Indonesia. Namun kapal-kapal coast guard tersebut tidak melakukan kegiatan pengawalan terhadap para nelayan China.

"Kapal ikannya sudah betul-betul keluar dari ZEE Indonesia. Yang masih ada disitu ada kapal-kapal coast guard, kapal coast guard tersebut karena tidak mengawal kapal-kapal ikannya ya mereka boleh bebas manuvernya di ZEE Indonesia, ingat bukan di laut teritorial," tutur Yudo.

Baca: Ada 2 Orang Diduga Utusan DPP PDIP dalam Rangkaian Kasus Komisoner KPU

Yudo mengatakan kapal-kapal coast guard China tersebut kemungkinan melakukan lintas damai. Sejauh ini, kapal coast guard tersebut tidak melakukan manuver di kawasan ZEE Indonesia.

"Mungkin lintas damai atau apa karena jalannya mereka berjalan terus. Jadi tidak mondar mandir tapi terpantau saya lihat jalannya menuju daerah malaysia, perbatasan malaysia. Jadi jalannya lurus terus mereka itu, tidak bermanuver. Kemungkinan bisa lintas damai," pungkas Yudo.

Pemerintah tunjukkan keseriusan jaga kedaulatan Negara

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rudianto Tjen mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Natuna, pada Rabu (8/1/2020).

Kunjungan Jokowi itu menurut dia memberikan pesan penting kepada China atas masuknya kapal-kapalnya ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Baca: China Sebut Ada Tumpang Tindih Hak dengan Indonesia terkait Perairan Natuna

Pesan itu kata dia, bahwa Pemerintah Indonesia tegas dan serius dalam menjaga keadulatan negaranya.

"Pesan Jokowi sangat jelas, Indonesia serius menghadapi pelanggaran yang di lakukan kapal asing. Dan itu ditunjukkan sampai presiden hadir langsung melihat," ujar Rudianto Tjen saat ditemui Tribunnews.com di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Pascakunjungan Presiden Jokowi, dia berharap TNI makin berani dan lebih tegas lagi dalam menyikapi pelanggaran masuknya kapal-kapal asing ke wilayah Natuna.

"Harapan saya TNI makin berani dan lebih tegas lagi. Tidak ada kompromi bagi yang masuk ke wilayah NKRI dengan niat yang kurang baik,'tegasnya.

Sebelumnya politikus PDI Perjuangan ini mendorong pemerintah melakukan pendekatan militer dalam menyikapi pelanggaran kapal-kapal China yang masuk ke perairan Natuna.

"Seandainya China masih bermain-main di sana, pendekatan militer adalah pilihan paling bagus yang harus kita lakukan. Karena secara hukum nasional dan internasional itu menjadi hak Republik Indonesia," tegas Rudianto Tjen di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Secara legalitas, tegas dia, sangat jelas, perairan Natuna masih masuk ke wilayah administratif Indonesia secara berdaulat.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi perairan Natuna, Kepulauan Riau, sebagai bentuk keseriusan pemerintah mengatasi persoalan masuknya kapal-kapal China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

"Hari ini (presiden ke Natuna), menunjuukan bahwa kedaulatan Republik Indonesia tidak boleh diganggung dan tidak boleh ditawar-menawar dan itu merupakan hal prinsip," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Menurut Pramono Anung, kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna hari ini, bukan hal yang pertama dan pernah dilakukan beberapa kali hingga menggelar rapat terbatas di atas kapal.

"Waktu dulu pernah ada case sejenis, bahkan presiden menggunakan kapal perang waktu itu melakukan rapat terbatas di Natuna, di kapal perang waktu itu," ucap Pramono.

Baca: Tanggapi Pernyataan Donald Trump, Komandan Iran Janjikan Pembalasan Keras

Pramono pun menilai, kehadiran Presiden di Natuna juga sebagai bentuk kehadiran negara dan menjadi pemimpin tertinggi di bidang pertahanan untuk mengatasi persoalan Natuna dengan China.

"Sehingga dengan demikian apa yg dilakukan presiden, tentunya saya yakin seluruh rakyat Indonesia akan memberikan dukungan sepenuhnya," tutur Pramono.