Komisi I DPR Tinjau Perairan Natuna, Dukung Kesigapan TNI-Bakamla
Meutya mendukung intruksi Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan agar patroli di wilayah perairan Natuna terus digiatkan.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke wilayah perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.
Kunjungan yang langsung dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid itu untuk memastikan kapal-kapal Tiongkok yang sebelumnya memancing ikan secara ilegal di perairan Natuna Utara sudah keluar dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Indonesia.
Menurut Meutya, kunjungannya kali ini juga untuk memberi dukungan kepada mitra-mitra kerja Komisi I DPR yang bertugas di lapangan, khususnya TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang telah bekerja siap siaga menjaga wilayah perairan Natuna.
"Poinnya adalah, DPR memberi support kepada TNI dan Bakamla yang sudah bekerja dan siap siaga menjaga wilayah perairan Indonesia. Di samping itu, kami (DPR) ke sini juga untuk memastikan kapal nelayan Tiongkok yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal itu sudah meninggalkan ZEE kawasan Indonesia," kata Meutya Hafid dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (16/1/2020).
Baca: Kapal Ikan Asing Bertambah di Natuna, TNI Lakukan Aksi Persuasif: Jika Diabaikan Bisa Diproses Hukum
Politisi Partai Golkar itu juga mengatakan, kunjungan Komisi I DPR kali ini di perairan Natuna sekaligus untuk melakukan pendalaman terhadap personil, teknologi radar, serta alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki TNI dalam menjaga wilayah NKRI.
Dalam kaitan tersebut, lanjut Meutya, pihaknya ingin memastikan bagaimana pengawasan dan pengamanan di wilayah perairan Indonesia yang kerap dimasuki kapal asing seperti kasus di perairan Natuna.
"Dari kunjungan ini kita harapkan dapat masukan seberapa besar kekuatan ideal yang dibutuhkan oleh TNI maupun Bakamla untuk mengamankan laut Indonesia, khususnya di wilayah Natuna dan sekitarnya," kata Meutya.
Meutya juga mendukung intruksi Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan agar patroli di wilayah perairan Natuna terus digiatkan.
Menurut Meutya, ke depan pemerintah perlu menambah armada kapal yang dikhususkan untuk menjaga wilayah perairan natuna utara karena wilayah perairan ini kerap bersinggungan dengan tidak hanya Tiongkok namun juga Malaysia dan Filipina.
