Laporan Wartawan Tribun, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menaikkan harga elpiji 3 kilogram sangat disayangkan.

Sebab kenaikan tersebut dipastikan akan semakin menambah beban masyarakat.

Apalagi, kebijakan kenaikan ini hampir berbarengan dengan kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang telah berlaku efektif per 1 Januari 2020 yang lalu.

“Katanya, subsidi elpiji ini banyak yang tidak tepat sasaran. Karena itu, subsidinya dicabut, lalu akan dibuat lebih tepat sasaran. Sepintas, alasan ini kayaknya benar. Tetapi dalam praktiknya nanti, akan tetap ada kesulitan. Sebab, pemerintah sendiri dinilai tidak memiliki basis data yang akurat terkait lapisan masyarakat yang layak menerima subsidi, " ujar Wakil Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay dalam pernyataan yang diterima Tribun, Jumat (17/1/2020).

Baca: Subsidi Gas Melon Dicabut, IAW: Subsidi Parpol Ditambah, untuk Rakyat Miskin Dikurangi

Baca: Rencana Pembatasan Pembelian Tabung Gas 3 Kg Dinilai Tak Berpihak pada UMKM

“Lihat saja data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Ada banyak masyarakat yang merasa berhak, tetapi tidak masuk dalam data PBI. Tetapi sebaliknya, ada masyarakat yang kelihatannya mampu dan bahkan ada yang mengaku mampu, tetap masuk dalam data PBI.” tambah Saleh.

Kata Saleh jika nanti datanya salah, pelaksanaan pemberian subsidi dipastikan akan menemui kendala.

Akan ada kecemburuan dan perasaan diperlakukan tidak adil.

Dalam konteks itu, pemerintah diminta untuk tidak menaikkan gas elpiji 3 kg dalam waktu dekat. Harus disadari bahwa roda perekonomian masyarakat menengah ke bawah sangat ditentukan dengan keberadaan gas epiji ini.

Para pedagang bakso keliling, nasi goreng, bubur, gorengan, makanan kecil, jajanan, makanan pasar, dan lain-lainnya sangat tergantung dengan gas elpiji. Tentu sangat tidak bijaksana jika masyarakat kecil seperti ini diabaikan.

“Pemerintah harus memberi ruang yang cukup agar masyarakat bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Itu adalah hak konstitusional setiap warga negara. Jangan karena untuk menaikkan pendapatan dan menghemat anggaran, hak-hak konstitusional seperti itu terlupakan, "ujar Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.