Helmy Yahya Melawan, Dewan Pengawas TVRI: Wewenang Kami Ada Dasar Hukumnya
Dewan Pengawas TVRI angkat bicara terkait perlawanan yang dilakukan Helmy Yahya usai diberhentikan menjadi Direktur Utama.
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) Televisi Republik Indonesia (TVRI) angkat bicara terkait perlawanan yang dilakukan Helmy Yahya usai diberhentikan menjadi Direktur Utama.
Ketua Dewan Pengawas (Dewas) TVRI Arief Hidayat Thamrin mengatakan tindakan yang dilakukan pihaknya sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada.
Bagi Dewan Pengawas, perlawanan hukum yang akan ditempuh Helmy Yahya merupakan hak pribadi sebagai warga negara.
"Wewenang kami Dewas kan ada dasar hukumnya," ujar Arief Hidayat saat dihubungi Tribun, Jumat (17/1/2020).
Baca: Dicopot dari Jabatan Direktur Utama TVRI, Helmy Yahya: Saya Tidak Tahu Ada Apa di Belakang Ini
Selain itu, ia menegaskan keputusan pemberhentian Helmy Yahya tetap sah, meski satu diantara lima orang anggota Dewan Pengawas menolak membubuhkan tandatangan dalam surat pemecatan tersebut.
"Secara peraturan yang ada, keputusan tetap sah karena kolektif kolegial memenuhi kuorum dengan 4 Dewas sepakat dan hanya 1 Dewas disenting opinion," ungkap Arief.
Sebelumnya, dalam konferensi pers yang digelar Helmy Yahya pada Jumat siang, disebutkan suara dewan pengawas tidak bulat dalam melakukan pemecatan terhadap dirinya.
Satu dari lima Dewan Pengawas menolak menandatangani surat pemecatan direktur utama.
Baca: Upaya Perlawanan Helmy Yahya Pascadicopot sebagai Dirut TVRI, Dewan Sudah Pengawas Tunjuk Pengganti
"Dewan Pengawas ada lima. Salah satunya ibu Supra, beliau beri pendapat berbeda dan tidak ikut paraf, jadi suara Dewan Pengawas tidak bulat," ujar Helmy di Kawasan Senayan, Jakarta, Jumat, (17/1/2020).
Helmy Yahya telah diberhentikan dari jabatan Direktur Utama LPP TVRI sejak 16 Januari 2020.
Keputusan diambil berdasarkan kewenangan Dewan Pengawas.
Dijelaskan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI, bahwa Dewan Pengawas TVRI bertugas menetapkan kebijakan-kebijakan LPP TVRI, mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, serta independensi dan netralitas siaran.
Dewan Pengawas juga berwenang mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi.
Baca: Upaya Perlawanan Helmy Yahya Pascadicopot sebagai Dirut TVRI, Dewan Sudah Pengawas Tunjuk Pengganti
