TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Potensi Aceh sangat komplet.

Bukan hanya sumber daya manusianya yang potensial, melainkan juga sumber daya alam yang terkandung di Bumi Serambi Mekah itu sangat luar biasa melimpah, mulai gas alam, nikel, emas, minyak bumi hingga perkebunan.

"Kearifan tradisi Aceh dalam mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan selama ini seharusnya menjadi rujukan daerah lain di Indonesia. Pertanyaannya, apakah sumber daya alam yang melimpah tersebut berbanding lurus dengan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Aceh?" kata pengamat intelijen senior Suhendra Hadikuntono di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Ini pertanyaan yang menurut Suhendra harus dijawab oleh kita semua, karena pada kenyataannya banyak masyarakat Aceh belum menikmati kesejahteraan dan kemakmuran yang seharusnya.

"Data yang saya peroleh, angka kemiskinan di Aceh mencapai 15,01% (data akhir 2019). Dari data tersebut saya menyimpulkan ada yang salah dalam arah dan strategi pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya alam di Aceh," jelas Suhendra.

Baca: Suhendra: Presiden Jokowi Harus Lebih Peduli Aceh

Konflik politik, sosial dan keamanan yang terjadi di Aceh selama 30 tahun lebih, kata Suhendra, menjadi salah satu penyebabnya.

"Namun ternyata pasca-perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005 juga belum menjamin kemakmuran bagi masyarakat Aceh," terang Suhendra.

Salah satu penyebabnya,tegas Suhendra, adalah belum ada strategi besar dari pemerintah untuk menciptakan sistem dan tata kelola secara komprehensif untuk mengelola dan memberdayakan potensi unggul sumber daya manusia dan sumber daya alam di Aceh.

"Penyebab lain yang sangat krusial saat ini adalah belum keseluruhan dari butir-butir MoU Helsinki dipenuhi oleh pemerintah pusat, sehingga hal ini menciptakan instabilitas politik dan menimbulkan keresahan sosial di Aceh," cetusnya.

Terkait hal tersebut, Suhendra pada Jumat (10/1/2020) lalu mendapat kepercayaan dan amanah dari masyarakat Aceh dan mantan pemimpin Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui Wali Nanggroe Aceh PYM Tengku Malik Mahmud Al-Haythar untuk menyampaikan semua permasalahan yang terjadi di Aceh kepada Presiden Joko Widodo.

"Hal ini sebuah kehormatan yang sangat tinggi bagi saya. Sesegera mungkin saya akan menjalankan amanah tersebut dengan menghadap Presiden Jokowi untuk melakukan konsultasi dan diskusi secara detail tentang hal ihwal yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat," tukasnya.

Secara rinci masalah yang terjadi di Aceh sudah berhasil Suhendra indentifikasi dengan cermat.

"Hal ini akan menjadi bahan yang akan saya konsultasikan kepada Presiden Jokowi. Saya berharap Presiden Jokowi responsif terhadap suara masyarakat Aceh yang telah diamanatkan kepada saya. Saya menyakini apabila pemerintah pusat memenuhi keinginan masyarakat Aceh, maka akan menjadi kunci stabilitas sosial politik dan keamanan di Aceh. Kalau hal itu terpenuhi maka akan menjadi modal penting bagi pembangunan ekonomi untuk memenuhi harapan kesejahteraan sosial ekonomi bagi masyarakat Aceh. Pemerintah pusat harus merangkul Aceh demi keutuhan dan kemakmuran bangsa," urainya.

Karena Nanggroe Aceh Darussalam merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), lanjut Suhendra, kemakmuran rakyat Aceh juga akan menjadi indikator kemakmuran masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

"Potensi besar sumber daya alam di Aceh apabila dikelola secara arif juga akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional," cetusnya.

"Saya punya keyakinan bahwa Presiden Jokowi pasti memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Aceh. Untuk itu mimpi besar saya bahwa Aceh akan menjadi penopang utama stabilitas ekonomi nasional akan segera terwujud. Sebab dengan ketersediaan sumber daya alam dan posisi geografis yang strategis dan merupakan beranda terdepan NKRI, Aceh sangat berpotensi menjadi mercusuar pengembangan ekonomi nasional yang bisa menarik investasi global," urainya.

"Kuncinya adalah pertemuan dan pembicaraan saya sebagai pemegang amanah dari Wali Nanggroe Aceh yang merupakan representasi dari masyarakat Aceh dengan Presiden Jokowi dalam waktu dekat.

Hal ini menjadi penanda awal kemakmuran rakyat Aceh dan Indonesia. Semoga!" tandas Suhendra.