TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat suara terkait penyelesaian banjir yang melanda di Provinsi DKI Jakarta.

Jokowi menegaskan, penanganan banjir di Jakarta memerlukan koordinasi dan kerja sama dari berbagai pihak.

"Kan sudah saya rapatkan, penanganan ini dari hulu sampai hilir itu harus satu garis," kata Jokowi yang dikutip dari laman BNPB, Jumat (17/1/2020).

Ia menambahkan, dalam penanganan banjir di Jakarta, tidak dapat dikerjakan secara perorangan.

Pemerintah telah mengupayakan pengendalian banjir di Ibu Kota dengan membangun bendungan di bagian hulu.

Diketahui, dengan adanya bendungan tersebut debit air sungai Ciliwung dapat dikendalikan.

Adanya bendungan juga dapat digunakan sebagai rehabilitasi hutan, terutama di daerah rawan longsor.

"Jika daerah tangkapan hujan di sana tidak diperbaiki, run off water masuk ke bawah akan semakin banyak, baik itu ke Bekasi, Jakarta, maupun ke Banten. Problemnya ada di situ," terang Jokowi.

Penanganan di Hulu: Pembangunan Embung

Masih di bagian hulu, Jokowi mendorong pembangunan embung agar dilakukan sebanyak-banyaknya.

Menurut Jokowi, embung-embung di hili saat ini tinggal separuhnya.

Awalnya, embung berjumlah sekira 800.

"Nah itu, harusnya didorong untuk dibuat lagi, yang di atas itu urusannya pusat," tuturnya.

Upaya Pengendalian Banjir di 'Tengah'

Sementara itu, di bagian tengah, upaya pengendalian banjir bisa dilakukan melalui pelebaran semua sungai di Jakarta.

Untuk pengerjaannya, Jokowi mengeaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebagai penyangga ibu kota dapat berbagi peran.

"Sungai semuanya dilebarkan. Teknisnya mau pakai normalisasi, pakai naturaliasasi silakan," jelasnya.

"Tapi dilebarkan semua sungai. Itu yang di tengah, semua sungai harus dilebarkan," tegas Jokowi.

Penanganan di  Hilir

Jokowi mengatakan, di bagian hilir, waduk-waduk dan pompa-pompa air harus diperbanyak.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga mengatakan, bagian hilir harus dibangun tembok laut raksasa.

Tembok itu untuk menahan air masuk ke Jakarta sebagai imbas naiknya air laut.

"Pembagiannya silakan tanyakan ke Kementerian PU. Dan pembangunan ini bertahap tapi harus segera dilakukan," terangnya.

"Dulu dibangun Banjir Kanal Barat, kemudian dibangun Banjir Kanal Timur, kemudian ada normalisasi Kali Cipinang, kemudian normalisasi Kali Pesanggrahan," katanya.

"Silakan yang lain, kan yang penting segera dikerjakan di lapangan. Kalau saya prinsip itu saja," tandasnya.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)