TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan serikat buruh yang menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Dalam pertemuan itu, Dasco mengatakan DPR berjanji untuk mengajak buruh mengawal pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Ia menyebut nantinya buruh bersama Komisi IX DPR, Badan Legislasi (Baleg) DPR dan komisi lain terkait akan membentuk tim kecil.

Baca: LBH Jakarta: RUU Omnibus Law Hanya untuk Kepentingan Oligarki

Baca: Tolak Omnibus Law dan Kenaikan Iuran BPJS, Ribuan Buruh Tiba di Depan Gedung DPR-MPR RI

Baca: Hari Ini, 6.013 Aparat Gabungan Amankan Demo Omnibus Law di DPR

"Saya sudah berjanji pada kawan-kawan buruh, untuk memfasilitasi mereka untuk dengan Komisi IX, komisi terkait dan Baleg, untuk membuat suatu tim kecil untuk melakukan diskusi dan berkoordinasi agar apa-apa yang menjadi hambatan di Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh presiden," kata Dasco di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Dasco mengakui  belum mengetahui perihal kapan draf RUU Omnibus Law diserahkan kepada DPR.

Namun, dirinya memastikan pembahasan RUU tersebut akan mengajak seluruh stakeholder terkait termasuk buruh.

Saat ditanya pewarta terkait target 100 hari kerja yang diminta pemerintah, Dasco optimistis hal itu bisa diwujudkan.

"Supaya itu lebih cepat, ini kawan-kawan buruh kita fasilitasi dengan komisi terkait supaya hal-hal yang mengganjal, menghambat, bisa diselesaikan secara bersama-sama begitu," ujar Dasco.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang hadir dalam pertemuan itu menegaskan tak perlu tergesa-gesa untuk menyelesaikan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Sebab, menurut Said RUU itu akan merugikan buruh.

"Iya, setuju. Jangan buru-buru dan harus didiskusikan bersama," kata Said Iqbal.

Massa buruh menggelar demonstrasi untuk menolak Omnibus Law di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Berdasarkan pantauan, pengamanan di Kompleks Parlemen diperketat.

Ribuan personel gabungan tampak berjaga dan mengamankan di sekitar Kompleks Parlemen.

Belasan kendaraan taktis dan barracuda juga disiagakan di depan pintu masuk Gedung DPR, atau tepatnya di Jalan Gatot Subroto.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan akan ada 6.013 personel gabungan yang mengamankan jalannya demo.

"Kita sudah siapkan sebanyak 6.013 personel gabungan untuk amankan demo tersebut," ujar Yusri Yunus, ketika dikonfirmasi, Senin (20/1/2020).