Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Kerja antara Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar selesai digelar.

Berdasarkan pantauan, rapat tersebut digelar secara tertutup selama kurang lebih 6 jam dan berakhir sekira pukul 16.05 WIB.

Ditemui usai rapat, Menhan Prabowo Subianto mengatakan semua pihak memiliki pemahaman yang sama bahwa kedaulatan merupakan hal yang tidak bisa ditawar.

Baca: China Ngamuk Kapal Induk US Navy Berlayar di Selat Taiwan, Karma?

Hal tersebut merujuk kepada klaim sepihak pemerintah Cina atas wilayah Perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.

"Saya kira ada suatu pemahaman bersama bahwa kedaulatan itu memang tidak bisa ditawar menawar," ujar Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan untuk menjaga kedaulatan diperlukan upaya khusus, berupa pertahanan yang kuat.

Baca: ‎Sikapi Kasus Natuna, Fadli Zon: Diplomasi Harus Jalan, Eksistensi Fisik Secara Militer Juga Jalan

Ia menyebut dalam menguatkan pertahanan diperlukan investasi.

"Kedaulatan itu memerlukan upaya khusus, kedaulatan dan kemerdekaan itu harus dipertahankan dan pertahanan itu butuh investasi," ujarnya.

Kepada para pewarta, Prabowo mengungkapkan selain kapal Cina ada beberapa kapal negara lain yang masuk wilayah Indonesia tanpa izin.

Namun, ia enggan menyebutkan nama negara tersebut.

"Saya cukup sebut beberapa negara," ujar Prabowo.

Baca: Gerindra Tanggapi Kritik PKS soal Prabowo ke Luar Negeri, Minta PKS agar Tak Genit

Karena itu, Prabowo mengungkapkan rapat dengan Komisi I DPR juga menyetujui untuk memperbaharui alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Hal itu agar Indonesia mampu menjaga kedaulatan wilayahnya dari ancaman negara lain.