Temui Ma'ruf Amin, DPD RI Desak Pemerintah Buka Moratorium Pemekaran Daerah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono menghadap wakil presiden sekaligus ketua dewan otonomi daerah Ma'ruf Amin, di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020).

DPD menyampaikan usulan agar pemerintah membuka moratorium pemekaran daerah, di mana ada 173 daerah otonomi baru (DOB) mengajukan pemekaran daerah pada periode lalu.

"Memang kan wakil presiden sebagai ketua dewan otonomi daerah. Saya katakan sampai saat ini pemerintah masih moratorium padahal ada kebutuhan seperti di Papua, mungkin juga Kalimantan atau perbatasan, dan juga kebutuhan-kebutuhan pemekaran," kata Nono.

Baca: DPD Targetkan RUU Daerah Kepulauan Rampung Tahun Depan

Nono menambahkan, untuk memuluskan keinginan itu, DPD membuat kajian dalam konteks pemerataan pembangunan dan pengembangan di daerah.

"Tentu ada kajian. Kami berbicara dengan Kemenkeu melihat itu memberi masukan, karena Menkeu juga menjadi anggota dewan Otonomi Daerah. Kita sama-sama membahas," ujar dia.

Sejauh ini, DPD mendukung agar ke depan di Pulau Papua ada dua provinsi tambahan yang baru.

"Papua paling enggak ada 2 provinsi ke depan yang harus ada pemekaran, karena terlalu luas untuk menjangkau, mengendalikan kawasan Papua seperti itu, kalau hanya dengan dua provinsi seperti sekarang," kata wakil ketua DPD asal Maluku ini.

Baca: Badan Kehormatan DPD RI Akan Lakukan Penyempurnaan Tatib DPD RI

"Janganlah kita memendam banyak masalah yang ada di Papua lagi sehingga kalau pengendalian kawasan begitu luas, hanya dua provinsi rasanya kurang tepat," lanjut dia.