Baca: Ketua Dewas TVRI Mengaku Diprotes Publik Akibat Direksi Siarkan Discovery Channel saat Banjir

"Sehingga ke depan kami menyiapkan proses pergantian Dirut untuk mengembalikan TVRI ke tupoksinya," ujar Arief, kepada Komisi I DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Selain itu, pergantian atau pencopotan Helmy juga dimaksudkan agar karyawan-karyawan TVRI dapat memperoleh kembali hak-haknya yang selama ini tidak diberikan.

"Juga untuk mengawal proses tunjangan kinerja agar lancar dan karyawan bisa menerimanya, sehingga kesejahteraan bisa lebih baik," kata dia.

Arief sendiri menilai penyegelan dan lain sebagainya adalah upaya penggiringan opini untuk mendapat simpati di media. Ia pun menegaskan Dewas KPK hanya menjalankan tugas.

Kemudian, Arief mengutip dua pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Pertama, terkait Dewas memiliki kewenangan mencopot dan sudah dilalui dengan sesuai peraturan.

Baca: Dewas TVRI sebut Liga Inggris Bisa Picu Gagal Bayar seperti Kasus Jiwasraya

"Kedua, pergantian pimpinan lembaga adalah hal biasa. Jangan kaitkan reputasi pribadi dan diletakkan kepada lembaga. Harus dipisahkan antara reputasi pribadi dengan sebuah lembaga negara," kata dia.

"TVRI adalah beda, tidak seperti TV swasta, harus menjalankan misi publik dan Dewas sudah sesuai aturan. Itu pernyataan Pak Johnny Plate," tandas Arief.